Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta partai politik (parpol) tak sekadar memikirkan menang dalam setiap momentum pemilihan umum (pemilu). Pemikiran itu dikhawatirkan memunculkan upaya-upaya tak sehat.
"Kalau parpol fokusnya hanya kemenangan demi kemenangan, padahal kemenangan itu berkonsekuensi banyak ranjau atau jurang yang bisa menjatuhkan parpol," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikutip dari YouTube Stranas PK pada Sabtu, 17 September 2022.
Ghufron menuturkan upaya-upaya untuk menang dalam pemilu akhirnya berdampak pada ongkos politik yang mahal. Setelah pemilu usai, maka ada usaha untuk mengembalikan modal yang terpakai.
"Viktimisasi dengan KPK, Kejaksaan, Polri itu sebenarnya buah dari sistem politik berbiaya tinggi yang kemudian melahirkan kader-kader yang pikirannya hanya menang dan ingin mengembalikan modal. Keinginan ini yang berkonsekuensi pada perilaku korupsi oleh kader parpol," jelas Ghufron.
Ghufron berharap situasi itu berubah. Parpol harus menjalankan lima fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
Kelima fungsi itu meliputi standar kode etik; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; dan rekrutmen kader yang baik dengan regulasi dan sistem. Lalu, demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.
"Harapannya parpol akan sehat dan pemilunya bisa berintegritas," ujar Ghufron.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) meminta partai politik (parpol) tak sekadar memikirkan menang dalam setiap momentum pemilihan umum (
pemilu). Pemikiran itu dikhawatirkan memunculkan upaya-upaya tak sehat.
"Kalau parpol fokusnya hanya kemenangan demi kemenangan, padahal kemenangan itu berkonsekuensi banyak ranjau atau jurang yang bisa menjatuhkan parpol," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikutip dari
YouTube Stranas PK pada Sabtu, 17 September 2022.
Ghufron menuturkan upaya-upaya untuk menang dalam pemilu akhirnya berdampak pada ongkos politik yang mahal. Setelah pemilu usai, maka ada usaha untuk mengembalikan modal yang terpakai.
"Viktimisasi dengan KPK, Kejaksaan, Polri itu sebenarnya buah dari sistem politik berbiaya tinggi yang kemudian melahirkan kader-kader yang pikirannya hanya menang dan ingin mengembalikan modal. Keinginan ini yang berkonsekuensi pada perilaku korupsi oleh kader parpol," jelas Ghufron.
Ghufron berharap situasi itu berubah.
Parpol harus menjalankan lima fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
Kelima fungsi itu meliputi standar kode etik; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; dan rekrutmen kader yang baik dengan regulasi dan sistem. Lalu, demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.
"Harapannya parpol akan sehat dan pemilunya bisa berintegritas," ujar Ghufron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
