Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan memelototi gaya hidup seluruh anggota Polri. Hal itu menyusul arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada anggota Polri untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah.
"Kompolnas akan melaksanakan arahan Presiden tersebut. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, poin-poin arahan Presiden terhadap Polri akan dipantau dan dilakukan penilaian oleh Kompolnas, termasuk gaya hidup mewah," kata anggota Kompolnas Yusuf Warsyim melalui keterangan tertulis, Senin, 17 Oktober 2022.
Yusuf mengatakan hasil pantauan Kompolnas akan disampaikan kepada Presiden dan Kapolri. Dia memastikan Kompolnas tak akan lengah dalam memantau gaya hidup anggota Polri, sesuai arahan Kepala Negara.
Terlepas dari itu, dia meyakini seluruh anggota Polri mampu melaksanakan arahan Presiden tersebut. Karena bagaimana pun, kata dia, dalam Tri Brata dan Catur Prasetya serta Kode Etik Profesi, ada tuntutan bagi anggota Polri untuk tidak bergaya hidup mewah.
"Dalam hal ini, arahan Presiden berfungsi sebagai penggugah komitmen dan konsistensi untuk mengejawantahkan Tri Brata dan Catur Prasetia serta Kode Etik Profesi sebagai anggota Polri," ungkap Yusuf.
Dalam arahan, Presiden menekankan agar Polri ngerem gaya hidup mewah. Sebab, berdasarkan hasil survei hal itu yang menjadi keluhan masyarakat. Karena seolah tampak adanya kecemburuan sosial.
"Oleh karena itu Presiden mengharapkan agar anggota Polri dalam bergaya hidup tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat," ujar Yusuf.
Menurut Yusuf, gaya hidup adalah salah satu faktor yang menyebabkan anggota melakukan pelanggaran. Dia mengingatkan Polri harus Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
"Kompolnas tegak lurus kepada arahan Presiden dalam mengawasi kinerja dan integritas Polri," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para pejabat kepolisian untuk memperhatikan gaya hidup di tengah situasi sulit saat ini. Sebab, kecemburuan sosial akibat gaya hidup mewah para pejabat kepolisian sangat berpotensi menimbulkan letupan sosial di tengah masyarakat.
"Saya ingatkan yang namanya polres, kapolres, kapolda, pejabat utama, pejabat tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus, hati-hati, saya ingatkan hati-hati," kata Jokowi saat memberi arahan kepada jajaran Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022.
Presiden mengaku dapat banyak keluhan masyarakat soal institusi kepolisian. Perihal gaya hidup menjadi isu keempat dalam daftar keluhan yang masuk.
"Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu sebuah persepsi karena pungli (pungutan liar), tolong diredam, sewenang-wenang tolong diredam anggota-anggotanya. Pendekatan yang represif dijauhi. Polri mencari-cari kesalahan nomor tiga, itu 19,2 persen. Dan keempat hidup mewah yang tadi saya sampaikan," ujar Kepala Negara.
Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan memelototi gaya hidup seluruh anggota Polri. Hal itu menyusul arahan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) kepada anggota Polri untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah.
"Kompolnas akan melaksanakan arahan Presiden tersebut. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, poin-poin arahan Presiden terhadap Polri akan dipantau dan dilakukan penilaian oleh Kompolnas, termasuk gaya hidup
mewah," kata anggota
Kompolnas Yusuf Warsyim melalui keterangan tertulis, Senin, 17 Oktober 2022.
Yusuf mengatakan hasil pantauan Kompolnas akan disampaikan kepada Presiden dan Kapolri. Dia memastikan Kompolnas tak akan lengah dalam memantau gaya hidup anggota
Polri, sesuai arahan Kepala Negara.
Terlepas dari itu, dia meyakini seluruh anggota Polri mampu melaksanakan arahan Presiden tersebut. Karena bagaimana pun, kata dia, dalam Tri Brata dan Catur Prasetya serta Kode Etik Profesi, ada tuntutan bagi anggota Polri untuk tidak bergaya hidup mewah.
"Dalam hal ini, arahan Presiden berfungsi sebagai penggugah komitmen dan konsistensi untuk mengejawantahkan Tri Brata dan Catur Prasetia serta Kode Etik Profesi sebagai anggota Polri," ungkap Yusuf.
Dalam arahan, Presiden menekankan agar Polri ngerem gaya hidup mewah. Sebab, berdasarkan hasil survei hal itu yang menjadi keluhan masyarakat. Karena seolah tampak adanya kecemburuan sosial.
"Oleh karena itu Presiden mengharapkan agar anggota Polri dalam bergaya hidup tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat," ujar Yusuf.
Menurut Yusuf, gaya hidup adalah salah satu faktor yang menyebabkan anggota melakukan pelanggaran. Dia mengingatkan Polri harus Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
"Kompolnas tegak lurus kepada arahan Presiden dalam mengawasi kinerja dan integritas Polri," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta para pejabat kepolisian untuk memperhatikan gaya hidup di tengah situasi sulit saat ini. Sebab, kecemburuan sosial akibat gaya hidup mewah para pejabat kepolisian sangat berpotensi menimbulkan letupan sosial di tengah masyarakat.
"Saya ingatkan yang namanya polres, kapolres, kapolda, pejabat utama, pejabat tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus, hati-hati, saya ingatkan hati-hati," kata Jokowi saat memberi arahan kepada jajaran Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022.
Presiden mengaku dapat banyak keluhan masyarakat soal institusi kepolisian. Perihal gaya hidup menjadi isu keempat dalam daftar keluhan yang masuk.
"Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri 29,7 persen itu sebuah persepsi karena pungli (pungutan liar), tolong diredam, sewenang-wenang tolong diredam anggota-anggotanya. Pendekatan yang represif dijauhi. Polri mencari-cari kesalahan nomor tiga, itu 19,2 persen. Dan keempat hidup mewah yang tadi saya sampaikan," ujar Kepala Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
