Situs DPR Sempat Diretas, Polisi Turun Tangan

Jakarta: Polisi bakal mendalami peretasan laman resmi milik DPR, sejumlah pengadilan, hingga pemerintah daerah. Konten perentasan berisi protes menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). "Diselidiki (kasus peretasan)," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono, saat dikonfirmasi, Kamis, 8 Oktober 2020. Argo belum mau bicara banyak peretasan terkait pengesahan Undang-Undang Ciptaker. Dia menyebut tim masih mendalami peretasan itu. "Nanti (penyebabnya diketahui) setelah ada hasil lidik," tutur dia. Sebelumnya, laman resmi DPR di dpr.go.id diretas pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini, laman sudah bisa diakases kembali. Selain itu, laman Pengadilan Negeri Muara Bulian dan Pengadilan Polewali juga diretas. Laman resmi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamang, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, dan lainnya.