Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Foto: Medcom.id/Dheri Agriesta.

Uang Rp10 Juta Menag Tidak Diproses Sebagai Gratifikasi

Nasional OTT Romahurmuziy
Kautsar Widya Prabowo • 09 Mei 2019 16:55
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan tidak memproses laporan gratifikasi Rp10 juta oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Hal itu karena pelaporan gratifikasi dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT).
 
"Saya tidak mau menyebut itu (tindak gratifikasi), kami tidak proses sebagai pelaporan gratifikasi yang wajar karena dilaporkan setelah terjadinya operasi tangkap tangan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di Gedung KPK, Kamis, 9 Mei 2019.
 
Menurut dia, uang Rp10 juta yang telah diserahkan Lukman dilimpahkan kepada Deputi Penindakan Irjen Firli. "Rekomendasi dari pimpinan dan dari Direktur Gratifikasi (Syarif Hidayat) diserahkan pengurusan uang itu ke Kedeputian Penindakan," jelas dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, Lukman melaporkan penerimaan uang Rp10 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin kepada KPK. Uang itu diduga ucapan terima kasih Haris kepada Lukman atas jabatan barunya.
 
Dalam laporan penerimaan gratifikasi itu, Lukman melaporkan jika uang itu sebagai honor tambahan dari Haris. Namun, laporan itu tak sesuai dengan informasi yang diterima KPK.
 
Baca: KPK Kantongi Percakapaan Menag Lukman Dengan Romahurmuziy
 
"Di laporan gratifikasi melalui ajudan Menag ke Direktorat Gratifikasi KPK disebut sebagai honor tambahan dari kepala Kanwil, alasan begitu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019.
 
Penerimaan gratifikasi itu juga dilaporkan Lukman seminggu setelah KPK menangkap Haris, Jumat, 15 Maret 2019. Berdasarkan aturan pelaporan gratifkasi, seorang pejabat wajib melaporkan gratifikasi 30 hari kerja dari penerimaan.
 
Namun, aturan itu tidak berlaku jika penerimaan gratifikasi dilaporkan setelah perkara yang berkaitan dengan gratifikasi tersebut naik ke penyidikan. "Maka tentu saja yang berlaku adalah peraturan KPK bagaimana mekanisme pelaporan gratifikasi," ujar Febri
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif