Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan pemberantasan rasuah dalam Presidensi G20. KPK bakal memanfaatkan momentum itu untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.
"Gelaran Presidensi G20 ini bisa kita jadikan momentum perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia secara menyeluruh," kata Deputi Informasi dan Data KPK Mochammad Hadiyana melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Februari 2022.
Baca: KPK Terima 4.040 Laporan Dugaan Korupsi
KPK sudah menyiapkan strategi memperbaiki IPK Indonesia dalam momen konferensi tingkat tinggi itu. Lembaga Antikorupsi juga sudah mempelajari beberapa kesalahan yang membuat IPK jeblok pada 2021.
"Dari hasil pengukuran IPK 2021 menunjukkan beberapa pekerjaan rumah bagi Indonesia, terutama pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi politik," ujar Hadiyana.
KPK bakal membawa dua isu peningkatan IPK dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20. Keduanya ialah pengembalian independensi dan kewenangan otoritas lembaga pengawas kekuasaan dan pentingkan penanganan korupsi lintas negara.
Chair Anti-Corruption Working Group C20 Indonesia Dadang Trisasongko menilai isu IPK perlu dibawa dalam Presidensi G20. Hal tersebut diyakini menjadi penguatan pemberantasan korupsi di lingkup internasional.
Momen G20 juga diyakini bisa meningkatkan skor IPK negara lain. Masih banyak negara yang skor IPK-nya di bawah 50.
"Oleh karena itu, perlu upaya G20 dalam rangka menaikan skor IPK negara-negara di dunia, seiring dengan besarnya kontribusi ekonomi dan pengaruh negara G20 secara global," tutur Dadang.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan pemberantasan rasuah dalam
Presidensi G20. KPK bakal memanfaatkan momentum itu untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.
"Gelaran Presidensi G20 ini bisa kita jadikan momentum perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia secara menyeluruh," kata Deputi Informasi dan Data
KPK Mochammad Hadiyana melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Februari 2022.
Baca:
KPK Terima 4.040 Laporan Dugaan Korupsi
KPK sudah menyiapkan strategi memperbaiki IPK Indonesia dalam momen konferensi tingkat tinggi itu. Lembaga Antikorupsi juga sudah mempelajari beberapa kesalahan yang membuat IPK jeblok pada 2021.
"Dari hasil pengukuran IPK 2021 menunjukkan beberapa pekerjaan rumah bagi Indonesia, terutama pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi politik," ujar Hadiyana.
KPK bakal membawa dua isu peningkatan IPK dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG)
G20. Keduanya ialah pengembalian independensi dan kewenangan otoritas lembaga pengawas kekuasaan dan pentingkan penanganan korupsi lintas negara.
Chair Anti-Corruption Working Group C20 Indonesia Dadang Trisasongko menilai isu IPK perlu dibawa dalam Presidensi G20. Hal tersebut diyakini menjadi penguatan pemberantasan korupsi di lingkup internasional.
Momen G20 juga diyakini bisa meningkatkan skor IPK negara lain. Masih banyak negara yang skor IPK-nya di bawah 50.
"Oleh karena itu, perlu upaya G20 dalam rangka menaikan skor IPK negara-negara di dunia, seiring dengan besarnya kontribusi ekonomi dan pengaruh negara G20 secara global," tutur Dadang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
