Suap Bupati Penajam Paser Utara Diselisik Melalui Sejumlah Pihak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kepala Cabang PT Midi Utama Indonesia, Gunardi; dan Kepala Cabang PT Indomarco Pristama, Widodo dipanggil untuk mendalami dugaan itu. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 22 Februari 2022. Baca: Syarat Menang Tender di PPU Diduga Harus Kasih Duit ke Bupati KPK juga memanggil tiga saksi lain dalam kasus ini. Mereka yakni Supir Bupati PPU, Rizky Amanda Putra; Kuasa Direksi PT Midi Utama Indonesia, Solihin; dan karyawan legal PT Indomarco Pristama, Sarifudin. KPK berharap mereka semua menghadiri pemeriksaan. Keterangan mereka dibutuhkan untuk mendalami dugaan suap dalam kasus ini. KPK menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara. Pihak swasta Ahmad Zuhdi sebagai pemberi suap.   Zuhdi diduga menyuap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur, Plt Sekda Penajam Paser Utara Mulyadi, dan Kepala Dinas PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro. Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.   Zuhdi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur selaku penerima disangkakan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.