Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Usut Suap Rahmat Effendi Lewat Inspektorat Bekasi Hingga Lurah Bojong Rawalumbu

Candra Yuri Nuralam • 08 Februari 2022 02:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Inspektorat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Dian Herdiana hari ini. Dia dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Bekasi.
 
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RE (Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 7 Februari 2022.
 
KPK juga memanggil Lurah Bojong Rawalumbu, Nanin; aparatur sipil negara (ASN) pada Dispenda Kota Bekasi, Mulyadi alias Lom; dan Karyawan PDAM Kota Bekasi Uci Indrawijaya hari ini. Ketiga orang itu  berstatus saksi dalam kasus ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali tak memerinci materi pemeriksaan para saksi. Namun, keterangan mereka dibutuhkan untuk membongkar dugaan suap yang dilakukan oleh Rahmat Effendi.
 
Sebanyak 14 orang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi. Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka.
 
Sebanyak lima tersangka berstatus sebagai penerima. Mereka ialah Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Bunyamin; Lurah Jatisari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Baca: Tunjangan Lurah di Bekasi Dipotong Rahmat Effendi untuk Kepentingan Pribadi
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, ada empat ditetapkan sebagai tersangka pemberi. Mereka, yakni Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif