7 Proyek Pemprov DKI Zaman BTP Dilaporkan ke KPK

Jakarta: Sebanyak tujuh proyek milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta zaman kepempimpinan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga ada penyimpangan dana dalam tujuh proyek tersebut. "Ada sejumlah nama di dalamnya yang kami laporkan itu," kata Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selatan, Kamis, 6 Januari 2022. Baca: OTT Walkot Bekasi Bukti KPK Serius Berantas Korupsi Sebanyak tujuh proyek itu yakni pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras; pembangunan lahan Taman BMW; pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat; dan program dana CSR. PNPK juga melaporkan dugaan penyimpangan proyek reklamasi teluk Jakarta; pengadaan dana non-budgeter; dan beberapa penggusuran permukiman perumahan warga. Seluruh bukti dugaan penyimpangan dana sudah diberikan ke KPK. Lembaga Antikorupsi diharapkan menindaklanjuti laporan itu. "Kami berharap KPK pimpinan Pak Ketua KPK Firli Bahuri ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi," ujar Adhie. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Lembaga Antikorupsi bakal mempelajari laporan sebelum menentukan sikap. "Dalam proses verifikasi dan telaah ini tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak, sebagaimana diatur undang-undang," ujar Ali kepada Medcom.id. Ali memastikan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan. Namun, masyarakat diminta tak menganggap tindak lanjut KPK hanya seputar penindakan. "Masyarakat juga penting untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan," ucap Ali.