147 Kasus Korupsi Terjadi di Jatim, KPK Minta 119 Anggota DPRD Kukuhkan Integritas

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan 119 anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) mengukuhkan komitmen antirasuah. Mereka semua berkomitmen memperbaiki tata kelola dan menjaga integritas selama menjabat. “Ini adalah momentum penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan bahwa integritas serta transparansi menjadi landasan utama dalam menjalankan amanah rakyat,” kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024. Pengukuhan itu dilakukan di Gedung DPRD Jatim pada Rabu, 16 Oktober 2024. KPK berharap perjanjian yang dibuat dijaga dan bukan cuma dianggap seremonial belaka. Pengukuhan sikap antikorupsi untuk wilayah Jatim dinilai penting. Sebab, kata Didik, hampir 150 kasus korupsi terjadi di wilayah tersebut.   “Data KPK sejak 2004 hingga per September 2024 menunjukkan ada 358 anggota DPR/DPRD terjerat tindak pidana korupsi, dengan 147 perkara di antaranya terjadi di Jawa Timur,” ucap Didik. Pengukuhan itu diharap jadi momentum untuk menyetop kasus korupsi di Jatim. Anggota DPRD periode baru diharap bisa membangun kesadaran atas pentingnya integritas di kalangan pejabat. “Pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga harus dimulai dengan membangun kesadaran dan integritas di kalangan pejabat daerah,” ujar Didik. Didik menjelaskan ada tujuh poin yang disepakati dalam pengukuhan tersebut. Sebagian diantaranya yakni, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjauhi konflik kepentingan, serta menjaga integritas saat menjabat. “Dengan komitmen kuat dari para anggota DPRD, kami berharap sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat terwujud, menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi,” tutur Didik.