Pansel Capim KPK Harus Punya Standar Integritas Tinggi

Jakarta: Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki standar integritas yang tinggi. Hal ini untuk memastikan mereka tidak salah memilik pimpinan KPK, seperti yang terjadi di era Firli Bahuri cs. “Pansel yang kemarin (saat pencarian capim KPK pada 2019) ditunjuk juga (yang) mengabaikan nilai integritas. Salah satunya Firli terbukti menjadi calon yang disodorkan Pak Jokowi ke DPR,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bijak dalam memilih pansel. Menurut dia, standar integritas penting untuk menentukan pimpinan KPK yang bermartabat. Sosok yang pernah terbukti melanggar etik di instansi sebelumnya diharapkan didepak sebagai kandidat dari tahap administrasi. “Maka dari itu, pembelajaran dari 2019 itu yang harus diketahui oleh Presiden, sehingga penjaringan pimpinan apalagi dibarengi dengan Dewan Pengawas dapat benar-benar menjawab masalah yang ada,” tegas Kurnia.   Pemerintah segera membentuk pansel capim KPK. Anggota pansel capim KPK ada sembilan orang. Mereka terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat kalangan masyarakat.   Sebanyak sembilan mantan Komisioner KPK mengirimkan surat ke Presiden Jokowi perihal usulan pemilihan sosok pansel capim dan Dewan Pengawas (Dewas). Mereka meliputi Erry Riyana Hardjapamekas, Mochamad Jasin, Mas Achmad Santosa, dan Busyro Muqoddas. Kemudian, Adnan Pandu Praja, Abraham Samad, Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, dan Saut Situmorang.