Eks Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi usai diperiksa KPK. Foto: M Sholahadhin Azhar/Medcom.id
Eks Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi usai diperiksa KPK. Foto: M Sholahadhin Azhar/Medcom.id

KPK Cecar Gamawan Soal Pembangunan IPDN

Nasional kasus ipdn
M Sholahadhin Azhar • 18 November 2019 18:41
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Gamawan dicecar terkait kewenangan memberikan persetujuan atas proyek pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri(IPDN).
 
"Didalami terkait persetujuan pemenangan lelang atas proyek Pembangunan IPDN yang nilainya di atas Rp100 miliar," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin, 18 November 2019.
 
Gamawan membenarkan ditanya seputar proyek dan kewenangan menandatangani pelaksanaan proyek IPDN. Dia mengaku menandatangani pelaksanaan proyek tersebut setelah diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Iya saya bilang, itu saya tanda tangan, tapi setelah di-review oleh BPKP," kata Gamawan.
 
Gamawan juga diperiksa terkait berkas perkara Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dudy Jocom, Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko.
 
Ketiganya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan empat kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara. Dudy melalui kenalannya diduga menghubungi beberapa kontraktor menginformasikan proyek IPDN. Para pihak itu kemudian bertemu di sebuah kafe di Jakarta.
 
Pertemuan menyepakati pembagian proyek. Proyek IPDN di Sulawesi Selatan digarap Waskita Karya, sedangkan PT Adhi Karya menggarap proyek IPDN di Sulawesi Utara. Dudy Jocom cs diduga meminta fee tujuh persen dari setiap proyek.
 
Negara rugi Rp21 miliar. Nilai kerugian itu berdasarkan kekurangan pekerjaan pada dua proyek. Pertama, proyek IPDN di Sulawesi SelatanRp11,18 miliar, dan Rp9,378 miliar untuk proyek di Sulawesi Utara.
 
Dudy, Adi, dan Dono disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif