Jakarta: Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo memberantas korupsi tidak berubah. Ini menanggapi pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
"Saya tegaskan Pak Jokowi selaku Presiden sama sekali tidak ada niatan dan sama sekali tidak ingin mencoba melakukan perubahan atas komitmennya untuk memberantas korupsi," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.
Moeldoko menyebut komitmen itu dibuktikan dengan berbagai masukan yang diberikan pemerintah pada revisi UU KPK. Dia menyebut ada banyak koreksi yang dilakukan Jokowi pada revisi.
"Jadi, ini sebuah bukti nyata bahwa sikap komitmennya yang enggak berubah," tegas dia.
Moeldoko menilai Presiden tidak perlu berdialog dengan KPK mengenai revisi. Dia menyebut dialog mestinya dilakukan komisoner KPK dengan anggota dewan.
"Sehingga proses awal itu berjalan," tutur dia.
DPR melalui rapat paripurna mengesahkan revisi UU KPK. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan tujuh fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh. Fraksi Gerindra dan PKS memberi catatan soal Dewan Pengawas. Sementara, Fraksi Demokrat belum berpendapat.
Jakarta: Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo
memberantas korupsi tidak berubah. Ini menanggapi pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
"Saya tegaskan Pak Jokowi selaku Presiden sama sekali tidak ada niatan dan sama sekali tidak ingin mencoba melakukan perubahan atas komitmennya untuk memberantas korupsi," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.
Moeldoko menyebut komitmen itu dibuktikan dengan berbagai masukan yang diberikan pemerintah pada revisi UU KPK. Dia menyebut ada banyak koreksi yang dilakukan Jokowi pada revisi.
"Jadi, ini sebuah bukti nyata bahwa sikap komitmennya yang enggak berubah," tegas dia.
Moeldoko menilai Presiden tidak perlu berdialog dengan KPK mengenai revisi. Dia menyebut dialog mestinya dilakukan komisoner KPK dengan
anggota dewan.
"Sehingga proses awal itu berjalan," tutur dia.
DPR melalui rapat paripurna mengesahkan revisi UU KPK. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkapkan tujuh fraksi menyetujui revisi UU KPK secara penuh. Fraksi Gerindra dan PKS memberi catatan soal Dewan Pengawas. Sementara, Fraksi Demokrat belum berpendapat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
