Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto

Eks Dirut Jasa Tirta 'Digarap' KPK

Nasional Korupsi Perum Jasa Tirta II
Juven Martua Sitompul • 10 Juli 2019 10:37
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputro. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.
 
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY (Psikolog Andririni Yaktiningsari)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.
 
KPK menetapkan Djoko Saputro dan Andririni Yaktiningsari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017. Djoko yang diangkat sebagai Dirut PJT II pada 2016 diduga memerintahkan jajarannya merelokasi anggaran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar.
 
Baca juga:Dirut Perum Jasa Tirta II Dicekal ke Luar Negeri
 
Relokasi anggaran perencanaan strategis korporat dan proses bisnis itu bernilai Rp3.820.000.000. Sedangkan perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan Rp5.730.000.000.
 
Usai melakukan revisi anggaran, Djoko lantas mengutus Andririni sebagai pelaksana kedua kegiatan tersebut. Andririni diduga menggunakan nama PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta.
 
Realisasi penerimaan pembayaran kedua pelaksanaan proyek sampai akhir 2017 diduga mencapai Rp5.564.413.800. Andririni dan Djoko juga diduga mencantumkan nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas memenuhi syarat administrasi lelang.
 
Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif