Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Dirut Perum Jasa Tirta II Dicekal ke Luar Negeri

Nasional Korupsi Perum Jasa Tirta II
Juven Martua Sitompul • 02 Juli 2019 14:44
Jakarta: Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta (PJT) II Djoko Saputro dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan ini terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II pada 2017.
 
Penyidik juga mencegah psikolog Andririni Yaktiningsasi. Keduanya dilarang pelesiran ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
 
"Surat pelarangan ke luar negeri tertanggal 1 Juli 2019 telah kami kirimkan ke (Direktorat Jenderal) Imigrasi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menetapkan Djoko dan Andririni sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II pada 2017. Djoko yang diangkat sebagai Dirut PJT II pada 2016 diduga memerintahkan jajarannya untuk merelokasi anggaran.
 
Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan strategi korporat. Anggaran awal sejatinya senilai Rp2,8 miliar diubah menjadi Rp9,55 miliar.
 
Relokasi anggaran perencanaan strategis korporat dan proses bisnis itu bernilai Rp3,82 miliar. Sementara itu, perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp5,73 miliar.
 
Baca: Dirut PJT II Jatiluhur Diperiksa KPK
 
Usai revisi anggaran, Djoko mengutus Andririni sebagai pelaksana kedua kegiatan tersebut. Untuk mengerjakan dua kegiatan itu, Andririni diduga menggunakan PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta.
 
Ralisasi penerimaan pembayaran untuk kedua proyek sampai dengan akhir 2017, diduga mencapai Rp5.564.413.800. Andririni dan Djoko diduga mencantumkan nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat administrasi lelang.
 
Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif