medcom.id, Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmen menertibkan impor berisiko tinggi. Penertiban dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara.
Hari ini, sejumlah lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Polri dan TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Dirjen Bea dan Cukai menggelar rapat koordinasi. Rapat dihadiri seluruh pemimpin lembaga masing-masing.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku impor. Rapat koordinasi juga jadi simbol agar seluruh jajaran di bawahnya tak berani lagi 'main mata'.
"Kita berharap dengan adanya perbaikan masing-masing jajaran bisa saling mendukung," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers penertiban impor beresiko tinggi di Kantor Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu 12 Juli 2017.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan KPK terus mengawasi manakala terjadi inefisiensi dan disintegritas.
Senada, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan dukungannya. "Saya melihat dari Kementerian Keuangan, ini ada langkah yang sangat strategis," kata Gatot.
Baca: Kemenkeu Bentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendukung upaya Satuan Tugas Penertiban Impor Berisiko Tinggi ini. Tito melihat ada dua masalah pada bidang ini, yakni sistem dan oknum. "Kalau oknum biasanya melibatkan beberapa pemangku kepentingan," ungkap Tito.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki juga turut hadir. Teten melihat koordinasi antar lembaga ini penting untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh. "Praktik penyelundupan masih ada. Selain sistem yang buruk, oknum juga biasanya ada pembekingan. Ini harus kita hentikan. Kita harus perbaiki pendapatan negara," kata Teten.
Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan, praktik ekspor dan impor ilegal sudah harus disetop. Sebab, praktik itu dinilai dapat merugikan dan mematikan industri dalam negeri. "Di sisi lain, penerimaan negara dari sektor perpajakan yang diperoleh dari impor barang ini tak optimal," ucap Prasetyo.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan akan melakukan pengawasan bersama jajaran Bea Cukai melalui pendekatan follow the money. "Lewat laporan keuangan terkait transaksi impor berisiko tinggi," ucap Badaruddin.
Lewat penyampaian komitmen ini, Sri Mulyani berharap tidak ada lagi anak buahnya, khususnya di Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang berani main-main. Pengawasan impor berisiko tinggi ini bakal dilakukan di seluruh pelabuhan besar Indonesia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ObzWdM9k" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah menegaskan komitmen menertibkan impor berisiko tinggi. Penertiban dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara.
Hari ini, sejumlah lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Polri dan TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Dirjen Bea dan Cukai menggelar rapat koordinasi. Rapat dihadiri seluruh pemimpin lembaga masing-masing.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku impor. Rapat koordinasi juga jadi simbol agar seluruh jajaran di bawahnya tak berani lagi 'main mata'.
"Kita berharap dengan adanya perbaikan masing-masing jajaran bisa saling mendukung," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers penertiban impor beresiko tinggi di Kantor Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu 12 Juli 2017.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan KPK terus mengawasi manakala terjadi inefisiensi dan disintegritas.
Senada, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan dukungannya. "Saya melihat dari Kementerian Keuangan, ini ada langkah yang sangat strategis," kata Gatot.
Baca: Kemenkeu Bentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendukung upaya Satuan Tugas Penertiban Impor Berisiko Tinggi ini. Tito melihat ada dua masalah pada bidang ini, yakni sistem dan oknum. "Kalau oknum biasanya melibatkan beberapa pemangku kepentingan," ungkap Tito.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki juga turut hadir. Teten melihat koordinasi antar lembaga ini penting untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh. "Praktik penyelundupan masih ada. Selain sistem yang buruk, oknum juga biasanya ada pembekingan. Ini harus kita hentikan. Kita harus perbaiki pendapatan negara," kata Teten.
Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan, praktik ekspor dan impor ilegal sudah harus disetop. Sebab, praktik itu dinilai dapat merugikan dan mematikan industri dalam negeri. "Di sisi lain, penerimaan negara dari sektor perpajakan yang diperoleh dari impor barang ini tak optimal," ucap Prasetyo.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan akan melakukan pengawasan bersama jajaran Bea Cukai melalui pendekatan
follow the money. "Lewat laporan keuangan terkait transaksi impor berisiko tinggi," ucap Badaruddin.
Lewat penyampaian komitmen ini, Sri Mulyani berharap tidak ada lagi anak buahnya, khususnya di Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang berani main-main. Pengawasan impor berisiko tinggi ini bakal dilakukan di seluruh pelabuhan besar Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
