Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Foto: MI/Panca Syurkani.
Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Foto: MI/Panca Syurkani.

Pengacara Nilai Karen tak Layak Dipidana

Nasional Kasus hukum Karen Galaila
Damar Iradat • 25 September 2018 16:39
Jakarta: Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan dinilai tak layak dipidana dalam kasus korupsi akuisisi ROC Oil Ltd (Australia) oleh Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi senilai Rp568 miliar. Kerugian negara akibat investasi itu dinilai belum tentu tergolong sebagai tindak pidana korupsi.
 
Pengacara Karen, Soesilo Aribowo, mengatakan jika kliennya diproses pidana oleh Kejaksaan Agung, penyidik harus menemukan niat jahat. Namun, dia menilai Karen yang saat itu mengomandoi Pertamina dalam proses akuisisi tersebut tak memiliki niat jahat.
 
"Yang jelas, pertanggungjawaban pidana mesti ada niat jahatnya. Tapi sampai sejauh ini tidak ada sesuatu yang diperoleh Bu Karen dalam investasi," ujar Soesilo kala dijumpai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, kasus yang menyeret Karen merupakan business judgment rule, bukan perkara pidana. Direksi seharusnya mendapat perlindungan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi.
 
Ia menambahkan jika keberatan dan investasi sudah telanjur dilakukan, semestinya dewan komisaris memberikan solusi atau memberhentikan sementara direksi. Namun, pada kenyataannya, dewan komisaris malah meminta divestasi.
 
Menurut Soesilo, keputusan direksi diawali persetujuan komisaris dan kajian kelayakan. Akan tetapi, setelah direksi membuat keputusan, dewan komisaris malah menolak.
 
"Hari itu juga selisih beberapa jam, direksi menerima pemberitahuan bahwa komisaris tidak setuju. Ini kan aneh, tidak bisa dicabut mendadak begitu saja," tegas dia.
 
Tidak hanya itu, kata dia, apa pun yang dialami dari investasi tersebut seharusnya merupakan risiko korporasi. Untuk itu, dia menekankan tidak bisa kerugian akibat investasi dianggap sebagai kerugian negara.
 
Baca:Pengacara Ingin Penahanan eks Bos Pertamina Ditangguhkan
 
Sejauh ini, sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus akuisisi ROC Oil Ltd (Australia) oleh Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi senilai Rp568 miliar. Selain Karen, tersangka lain adalah mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Frederik ST Siahaan, Chief Legal Counsel and Compliance PT Pertamina Genades Panjaitan, dan mantan Manajer M&A Direktorat Hulu PT Pertamina Bayu Kristanto.
 
Perkara ini bermula pada 2009 ketika PT Pertamina (Persero) mengakuisisi (investasi nonrutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company LTd di Lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Pembelian berdasarkan agreement for sale and purchase-BMG project tanggal 27 Mei 2009.
 
Dalam pelaksanaannya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi. Pengambilan keputusan investasi diduga tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap dan tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris. Hal ini membuat keuangan Pertamina dirugikan USD31.492.851 dan AUD26.808.244 atau setara Rp568,06 miliar.
 
Akibat perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif