Bupati Hulu Sungai Tengah Segera Diadili
Bupati nonaktif Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (3/4). (Foto: MI/Rommy Pujianto).
Jakarta: Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif (ALA), tersangka kasus dugaan suap pembangunan ruang perawatan RSUD Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun anggaran 2017, akan segera diadili. Menyusul, berkas penyidikan Abdul Latif telah dilimpahkan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penuntutan.

"Hari ini telah dilimpahkan barang bukti dan tersangka ALA ke tahap penuntutan atau tahap dua," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Baca juga: Dua Tersangka Suap Bupati Hulu Sungai Tengah Segera Diadili


Dengan dilimpahkannya berkas perkara itu, tim jaksa penuntut memiliki waktu 14 hari menyusun surat dakwaan Abdul Latif untuk nantinya dibacakan dalam persidangan. Sidang rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Febri mengatakan total saksi yang diperiksa untuk merampungkan kasus ini berjumlah 43 orang. Para saksi terdiri dari unsur PNS Pemkab Hulu Sungai Tengah dan anggota pengadaan pekerjaan pembangunan ruang perawatan RSUD Damanhuri.

Kemudian, ada juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Direktur RSUD Damanhuri Barabai, direktur sejumlah perusahaan swasta, dan pihak swasta lainnya.

Baca juga: Bupati Hulu Sungai Tengah Residivis Kasus Korupsi

"Sebelumnya pada pekan lalu juga telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan dua tersangka lainnya dalam perkara ini, yaitu FRI (Fauzan Rifani selaku Direktur Utama PT Putera Dharma Raya) dan ABS (Abdul Basit selaku Direktur PT Sugriwa Agung)," pungkas Febri.

Dalam kasus ini, Abdul Latif diduga menerima suap Rp1,825 miliar. Uang tersebut diduga sebagai fee proyek dari total komitmen 7,5 persen dari proyek senilai Rp3,6 miliar.

Atas perbuatannya, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id