Kubu Fredrich Keberatan Jaksa Putarkan Rekaman CCTV
Eks pengacara Novanto, Fredrich Yunadi/ANT/Dhemas Reviyanto
Jakarta: Sidang lanjutan kasus merintangi penyidikan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Fredrich Yunadi menghadirkan saksi pegawai RS Medika Permata Hijau di bidang IT, Putra Rizky Ramadhona. Jaksa juga bakal memutar rekaman CCTV pada tanggal terdakwa kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto, dirawat di rumah sakit tersebut.

Kubu Fredrich keberatan. "Kami keberatan dengan barang bukti (rekaman CCTV) sebagaimana sidang-sidang sebelumnya, bahwa barang bukti ini diperoleh secara tidak sah," kata Kuasa Hukum Fredrich, Sapriyanto Refa, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

Keberatan kubu Fredrich tak diindahkan. Majelis Hakim yang diketuai Syaifuddin Zuhri meminta kubu Feedrich mencatat keberatan itu dalam pembelaan. Sedangkan JPU tetap diizinkan memutarkan rekaman CCTV tersebut.


Baca: Bimanesh Merasa Dijebak Fredrich

Jaksa memutar rekaman untuk mengonfirmasi perbedaan waktu yang tertera dalam rekaman CCTV dan waktu sebenarnya.

"Dalam rekaman CCTV itu waktunya lebih lambat 37 menit dari waktu sebenarnya karena alat di server tidak tercover dengan UPS baterai karena mati lampu, waktu berhenti," ucap Rizky.

Rizky mengatakan terdapat sembilan titik CCTV di RS Medika. Rizky juga mengenali mantan kuasa hukum Novanto itu dalam salah satu rekaman kamera pengintai tersebut.

"Saat saya lihat (rekaman), ada. Ciri-cirinya yang rambutnya agak sedikit dan berkumis," ujar Rizky.

Baca: Bimanesh Diminta Ikuti Skenario Kecelakaan Novanto

Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo ditetapkan sebagai tersangka merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Keduanya diduga memanipulasi data medis Novanto dan mengatur RS Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(OJE)