Romy Pertaruhkan Jabatan Ketum jika Tersangkut Korupsi

Whisnu Mardiansyah 21 Agustus 2018 15:11 WIB
kasus suap
Romy Pertaruhkan Jabatan Ketum jika Tersangkut Korupsi
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani - Medcom.id/Muhammad Al Hasan.
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan Romahurmuziy alias Romy siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arsul membantah pemanggilan Romy terkait indikasi keterlibatannya terkait dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P Tahun 2018.

"Saya rasa tidaklah. Mas Rommy mempertaruhkan jabatan ketum untuk hal-hal seperti ini," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Agustus 2018. 

Arsul enggan menerka-nerka pemanggilan Romy bermuatan politis. Ia menegaskan pemanggilan Romy sekadar untuk dimintai konfirmasi terkait penggeledahan di salah satu rumah fungsionaris PPP.


"Memang harus diakui kalau yang dipanggil politisi beritanya selalu ramai, lebih seru dari situasi aslinya dari pemeriksaan, mungkin juga paling satu dua jam karena untuk mengkonfirmasi," jelas Arsul.

Anggota Komisi III DPR itu menyebut Romy tak datang pada panggilan pertama lantaran masih berada di Yogyakarta. Dia menegaskan Romy siap dipanggil ulang oleh KPK. 

"Kami sikapi biasa saja siapa pun saya kira ketum partai, ketua DPR dipanggil penegak hukum ya harus datang karena kewajiban warga negara," pungkas dia. 

(Baca juga: Wabendum PPP Diduga Kecipratan Uang Suap Dana Perimbangan)

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy alias Romy tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Romy berhalangan hadir.

"Tadi stafnya datang ke KPK. Menyampaikan (Romy) tidak dapat hadir di pemeriksaan hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 20 Agustus 2018.

KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Romy pada Kamis, 23 Agustus 2018. Romy sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo (YP) dalam dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P Tahun 2018.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono, PNS Kemenkeu Yaya Purnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap, dan pihak swasta Ahmad Ghiast.

‎Yaya Purnomo diduga berperan membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang. Proyek itu ada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ghiast selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id