medcom.id, Jakarta: Calon Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif mengakui ingin menjalankan fungsi penindakan KPK secara bermartabat. Penindakan, menurut Laode, harus dilakukan tanpa harus mengganggu hari spesial calon tersangka.
Laode mencontohkan, penetapan seseorang sebagai tersangka korupsi di hari-hari spesial. Misalnya, saat hari proses serah terima jabatan dan hari ulang tahun. Seperti diketahui, saat dipimpin Abraham Samad, KPK pernah menetapkan status tersangka saat yang bersangkutan berulangtahun. Bahkan, sesaat setelah si calon tersangka pensiun dan menyerahkan jabatan lamanya ke pejabat baru.
"Kenapa enggak tunggu seminggu setelah itu, atau dua hari setelah itu. KPK perlu memerhatikan kepantasan," kata Laode dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Di samping itu, Laode ingin memprioritaskan kasus yang dampak kerugiannya lebih besar. Laode juga ingin mengusut tuntas suatu kasus tersebut sesegera mungkin. Laode tidak ingin fenomena penundaan penyidikan setelah setahun atau lebih ditetapkan sebagai tersangka.
Anggota Komisi III Arsul Sani mengapresiasi model kepantasan dan penindakan martabat yang dijanjikan Laode. Namun, Arsul meminta itu direalisasikan Laode, bukan cuma janji.
Karena ia menganggap, setiap capim KPK yang diuji oleh DPR, kebanyakan tak menepati janji. Arsul menyebutnya kursi itu adalah kursi kutukan. Politikus PPP itu berharap Laode tidak berbuat serupa dan mengubah kursi kutukan jadi kursi komitmen. "Mudah-mudahan tidak lupa," tukas dia.
medcom.id, Jakarta: Calon Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif mengakui ingin menjalankan fungsi penindakan KPK secara bermartabat. Penindakan, menurut Laode, harus dilakukan tanpa harus mengganggu hari spesial calon tersangka.
Laode mencontohkan, penetapan seseorang sebagai tersangka korupsi di hari-hari spesial. Misalnya, saat hari proses serah terima jabatan dan hari ulang tahun. Seperti diketahui, saat dipimpin Abraham Samad, KPK pernah menetapkan status tersangka saat yang bersangkutan berulangtahun. Bahkan, sesaat setelah si calon tersangka pensiun dan menyerahkan jabatan lamanya ke pejabat baru.
"Kenapa enggak tunggu seminggu setelah itu, atau dua hari setelah itu. KPK perlu memerhatikan kepantasan," kata Laode dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).
Di samping itu, Laode ingin memprioritaskan kasus yang dampak kerugiannya lebih besar. Laode juga ingin mengusut tuntas suatu kasus tersebut sesegera mungkin. Laode tidak ingin fenomena penundaan penyidikan setelah setahun atau lebih ditetapkan sebagai tersangka.
Anggota Komisi III Arsul Sani mengapresiasi model kepantasan dan penindakan martabat yang dijanjikan Laode. Namun, Arsul meminta itu direalisasikan Laode, bukan cuma janji.
Karena ia menganggap, setiap capim KPK yang diuji oleh DPR, kebanyakan tak menepati janji. Arsul menyebutnya kursi itu adalah kursi kutukan. Politikus PPP itu berharap Laode tidak berbuat serupa dan mengubah kursi kutukan jadi kursi komitmen. "Mudah-mudahan tidak lupa," tukas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
