Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Polri Diminta Bedah Motif Penyelewengan Dana Bansos

Nasional Virus Korona bansos
Anggi Tondi Martaon • 01 Agustus 2020 10:09
Jakarta: Polri diminta mendalami alasan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) covid-19. Ada beberapa alasan dalam penyelewengan tersebut.
 
"Menurut saya perlu didalami betul (alasan) penyelewengan itu," kata anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin kepada Medcom.id, Sabtu, 1 Agustus 2020.
 
Politikus Golkar itu menilai tidak semua alasan masuk kategori tindak pidana korupsi (tipikor). Dia mencontohkan pemotongan dana sebagai asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima bantuan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menurut saya itu penyelewengan tapi tidak merusak. Tidak destruktif, tidak untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri," ungkap dia.
 
Menurut dia, alasan ini bisa ditoleransi. Pasalnya, pemotongan dana terjadi karena carut-marut data penerima bantuan.
 
"Bisa jadi tidak ada ketidaksinkronan antara fakta di lapangan dengan dana yang dialokasikan itu," sebut dia.
 
Di sisi lain, Zulfikar mengecam penyelewengan dana dengan alasan untuk memperkaya diri. Dia bahkan menyebut pelaku tersebut tidak memiliki nurani.
 
"Memperkaya diri seperti yang dibilang oleh UU Tipikor itu ya keterlaluan. Saat ini justru kepekaan kita itu dibutuhkan," ujar dia.
 
Polri menemukan 102 kasus penyelewengan dana bansos covid-19. Dugaan penyelewengan ditangani di 20 polda di seluruh Indonesia.
 
Kasus penyelewengan memiliki banyak motif, antara lain pemotongan dana dan pembagian tidak merata. Pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima.
 
Ada pula yang menggunakan pemotongan dana bansos untuk uang lelah. Kemudian, ada yang mengurangkan timbangan paket sembako serta tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima.
 
Baca: 102 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Diselidiki
 
Polri akan menindak orang-orang yang terlibat penyelewengan dana bansos tersebut. Sejumlah alasan tidak akan meringankan hukuman terhadap pelaku.
 
"Apa pun penyelewengan, walaupun sudah ada kesepakatan itu tidak dibenarkan apalagi unsur cerita pemerataan, agar mereka mendapatkan semuanya yang tidak terdata, apa pun itu tidak boleh," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 27 Juli 2020.
 

(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif