Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri

Jaksa KPK Banding Vonis 7 Tahun Imam Nahrawi

Nasional Kasus Suap Imam Nahrawi
Fachri Audhia Hafiez • 02 Juli 2020 12:50
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas vonis mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Imam divonis tujuh tahun penjara serta denda Rp400 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta juga menjatuhi hukuman berupa membayar uang pengganti Rp18.154.203.882. Permohonan justice collaborator (JC) Imam juga ditolak dan hak dipilih dalam jabatan publik dicabut lima tahun.
 
"KPK menyatakan sikap untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan majelis hakim perkara atas nama terdakwa Imam Nahrawi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa memutuskan banding lantaran putusan pada tingkat I dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Selain itu, terdapat selisih jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
 
KPK berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan permohonan banding JPU KPK. "Mengenai alasan banding selengkapnya akan JPU KPK uraikan di dalam memori banding yang akan segera disusun dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," jelas Ali.
 
Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU. Imam dituntut hukuman pidana penjara selama 10 tahun serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, ia dituntut membayar uang pengganti Rp19,1 miliar.
 
(Baca: Imam Berkelit Tak Terima Suap Rp11,5 Miliar)
 
Imam Nahrawi terbukti menerima suap Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy. Uang mengalir ke Imam secara bertahap.
 
Suap itu diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun kegiatan 2018.
 
Hibah tersebut dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya, pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi pada multievent Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.
 
Imam juga terbukti menerima gratifikasi Rp8,34 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI. Fulus itu diterima melalui asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.
 
Penerimaan uang sejak 2015 hingga 2018. Uang-uang tersebut tidak dilaporkan Imam sampai batas waktu 30 hari sejak diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 12C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
 
Imam dinyatakan terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.
 
Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Imam dianggap melanggar Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif