22 Advokat Tersandung Kasus Tipikor
Ilustrasi: Tersangka korupsi. Foto: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Fredrich Yunadi bukan pengacara pertama yang terjerat kasus hukum terkait tindak pidana korupsi (tipikor). Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejauh ini ada 22 advokat termasuk Fredrich yang tersandung kasus semacam ini. 

"Per 13 Januari 2018 terdapat sedikitnya 22 orang yang berprofesi sebagai advokat yang pernah dijerat dengan UU Tipikor," kata Peneliti Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu, 14 Januari 2018.

Dari 22 oknum pengacara, terdapat 3 pola pelanggaran. Penyuapan menjerat 16 pelaku, pemberian keterangan yang tidak benar dengan 2 pelaku, dan menghalangi penyidikan kasus korupsi dengan 4 pelaku. 


"Kasus yang melibatkan 22 advokat tersebut mayoritas ditangani KPK (16 orang)selebihnya ditangani oleh kejaksaan (5 orang) dan kepolisian (1 orang). Hukuman paling tinggi untuk advokat yang terbukti bersalah adalah Haposan Hutagalung (divonis 12 tahun penjara)," kata Lalola. 

Hal ini sekaligus membantah pernyataan Fredrich tentang imunitas advokat. Pasalnya, sudah banyak oknum pengacara yang dijerat hal serupa Fredrich. 

Lalola menyebut wewenang pengacara murni mengurusi substansi masalah hukum klien. Jika sudah mengurusi hal di luar itu, masuk dalam ranah pelanggaran etika. 

"Artinya perbuatan seperti melakukan penyuapan, pemesanan kamar di rumah sakit, dan melakukan komunikasi dengan panitera atau hakim untuk tawar-menawar perkara bagi kliennya," imbuh Lalola.

Sebelumnya, Fredrich menyebut profesinya dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata. Hal ini diungkapkan mantan pengacara Novanto itu saat ditahan KPK. 

"Saya difitnah katanya melakukan pelanggaran. Sedangkan pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Advokat, sangat jelas menyatakan advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana," kata Fredrich, Sabtu, 13 Januari 2018.

Selama menjadi kuasa hukum Novanto, Fredrich mengklaim hanya menjalankan tugas sebagai seorang advokat. Dia menyebut, apa yang dialaminya saat ini tak menutup kemungkinan akan dialami advokat lainnya.

"Hari ini saya diperlakukan oleh KPK, berarti semua advokat diperlakukan hal yang sama. Dan ini akan diikuti oleh kepolisian maupun jaksa. Jadi advokat dikit-dikit menghalangi," ujar dia.

Baca: Penahanan Fredrich bukan Kriminalisasi Advokat

Sementara itu, berikut data advokat yang terjerat kasus korupsi berdasarkan pantauan ICW:

1. Tengku Syaifuddin Popon: Suap pegawai Pengadilan Tinggi Tipikor sebesar Rp250 juta terkait penanganan kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh (2005). Instansi yang menangani KPK. Divonis Pengadilan Tinggi Tipikor 2 tahun 8 bulan.

2. Harini Wijoso: Suap pegawai Mahkamah Agung (MA) dan hakim angung terkait dengan kasus yang melibatkan Probosutejo (2005). Instansi yang menangani KPK. Divonis MA tiga tahun penjara  dan denda Rp100 juta.

3. Manatap Ambarita: Menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai. Afner Ambarita Manatap meminta kliennya tak menghadiri panggilan penyidik ketika diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (2008). Instansi yang menangani Kejaksaan. Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan diperkuat pengadilan banding di Sumbar. Pada tahun 2010, MA menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Tahun 2012 masuk ke dalam DPO dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Perkembangan proses selanjutnya tidak jelas.

4. Lambertus Palang Ama: Terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar dan merekayasa asal-usul uang Rp28 miliar milik Gayus (2010). Instansi yang menangani kejaksaan. Dia dijerat dengan Pasal 22 dan pasal 28 Undang-Undang Tipikor. Divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta. Lambertus terbukti membantu merekayasa asal usul uang Rp28 miliyar milik Gayus. Uang itu diblokir penyidik Bareskrim Polri lantaran diduga hasil tindak pidana saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.

5. Adner Sirait: Suap terhadap Ibrahim, Hakim Pengadilan TUN Jakarta, terkait perkara sengketa tanah seluas 9,9 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan Pemprov DKI Jakarta (2010). Instansi yang menangani KPK. Divonis Pengadilan Tipikor 4 tahun 6 bulan dan denda Rp150 juta. 

6. Haposan Hutagalung: Terlibat dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dengan memberikan keterangan tidak benar asal-usul harta Gayus, menyuap penyidik Polri Arafat Enanie dan Komisaris Jenderal Susno Duadji sewaktu menjabat sebagai Kabareskrim (2011). Instansi yang menangani kejaksaan. Haposan didakwa berlapis melanggar Pasal 5, Pasal 13, dan Pasal 22 UU Tipikor. Divonis Pengadilan Tipikor selama 7 tahun penjara namun diperberat di MA 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta.

7. Mohammad Hasan bin Khusi (warga negara Malaysia): Menghalang-halangi penyidik tindak pidana korupsi terhadap tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M. Nazaruddin (2013). Instansi yang menangani KPK. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 7 tahun dan denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

8. Azmi bin Muhammad Yusuf (warga negara Malaysia): Menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazaruddin (2013). Instansi yang menangani KPK. Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun dan denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

9. Mario C Bernardo: Suap berkaitan dengan perkara yang tengah berada di tingkat kasasi MA (2013). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK setelah sebelumnya menyerahkan uang kepada pegawai MA Djody Supratman. Divonis Pengadilan Tipimor Jakarta dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta.

10. Susi Tur Andayani: Menjadi perantara suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam sejumlah sengketa pilkada (2014). Instansi yang menangani KPK. Divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan kasasa MA 23 Februari 2014, Susi divonis 7 tahun penjara.

11. M Yagari Bhastara Guntur alias Gerry: Suap kepada hakin dan paniera PTUN Medan (2015). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK divonis 2 tahyn penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

12. OC Kaligis: Suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan (2015). Instansi yang menangani KPK. OC Kaligis divonis 5,5 tahun penjara. Di tingkat banding hukumanya naik menjadi 7 tahun bui. Tingkat kasasi, OC Kaligis divonis 10 tahun penjara. Vonis OC lalu dikurangi menjadi 7 tahun di tingkat peninjauan kembali.

13. Raoul Adithya Wiranatakusumah: Suap terhadap panitera PN Jakarta Pusat Muhammad Santoso untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili (2016). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK dan Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 5 tahun 9 September 2017 dan denda Rp150 juta. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi  Jakarta dan Mahkamah Agung.

14. Bertha Natalia: Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatkan keringanan putusan dalam perkara pidana yang libatkan artis Saiful Jamil (2016). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK pada Kamis 16 Juni 2016. Divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 21 November 2016.

15. Kasman Sangaji: Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatkan  keringanan putusan dalam perkara pidana yang libatkan artis Saiful Jamil (2016). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK pasa Kamis 16 Juni 2016. Kasman dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 14 November 2017.

16. Samsul: Suap terhadap Rohadi, panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatkan keringanan putusan dalam perkara pidana yang libatkan artis Saiful Jamil (2016). Instansi yang menangani KPK.  Terjaring OTT KPK pada Kamis 16 Juni 2016. Divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, 21 November 2016.

17. Awang Lazuardi Embat: Suap kepada Kepala Subdirektorar Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana  Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna, untuk penanganan perkara di MA (2016). Instansi yang menangani KPK. Awang terjaring OTT KPK pada Jumat 12 Februari 2017. Di tempat terpisah, tim penyidik juga membekuk pengusaha Ichsan Suaidi dan Andri Tristianto Sutrisna. Dalam operasi itu, petugas KPK berhasil menyita uang sekitar Rp400 juta dari Andri di rumahnya kawasan Gading Serpong.

18. Harris Arthur Hedar: Suap kepada AKBP Radem Brotoseno sebesar Rp1,9 miliar untuk menunda proses kasus perkara yang sedang ditanhani oleh Bareskrim Polri (2016). Instansi yang menangani kepolisian. Terjating OTT Satgas Saber Pungli. Harris Arthur Hedar divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipimor Jakarta pada 14 Juni 2017. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

19. Akhmad Zaini: Suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi agar majelis hakim menolak gugatan perdata wanprestasi yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte, Ltd terhadap PT Aquamarone Divindo Inspection (2017). Instansi yang menangani KPK. Terjaring OTT KPK pada 22 Agustus 2017. Panitera Tarmizi diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp425 juta dari Akhmad Zaini selaku kuasa hukum PT ADI yang berperkara di PN Jaksel. Pemberian uang itu dilakukan secara bertahap sejak Juni 2017 hingga 21 Agustus 2017. Akhmad Zaini dituntut 3 tahun dan denda Rp59 juta subsider tiga bulan kurungan. Zaini dinilai terbukti korupsi yakni memberi atau menjanjikan uang Rp425 juta kepada Tarmizi. Vonis belum dijatuhkan kepada Akhmad.

20. Fadly Tuanany: Suap terhadap penyidik Polda Malut terkait dugaan kasus yang melibaykan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam (2017). Instansi yang menangani kejaksaan. Menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desember 2017. Proses hukum masih berjalan.

21. Ace Kurnia: Suap terhadap penyidik Polda Malut terkait dugaan kasus yang melibatkan Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam (2017). Instansi yang menangani kejaksaan. Menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada 12 Desember 2017. Proses hukum masih berjalan.

22. Frederich Yunadi : Menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto (2017). Instansi yang menangani KPK. KPK menetapkan Frederich Yunadi sebagai tersangka 10 Januari 2018. Frederich ditangkap dan ditahan KPK pada Sabtu 13 Januari 2018. Proses hukum masih berjalan.





(OGI)