medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan masih mengaudit pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan. Hasil audit ini akan menemukan implikasi dari pembelian alat pertahanan nasional itu.
"Kita tidak bisa memastikan adanya atau tidak adanya (penyimpangan). Itu implikasi bisa ketahuan," kata Anggota BPK Harry Azhar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.
Harry menyebut, belum ada perkembangan lebih lanjut soal audit. Tapi, besar kemungkinan proses audit menggunakan tujuan tertentu. Artinya, pemeriksaan dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Dalam hal ini, BPK akan memeriksa aset Kemenhan. "Jadi kalau dalam laporan keuangan Kemenhan itu masuk dalam perhitungan aset. Jadi kan mesti penjabaran lebih lanjutnya dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu," jelas dia.
Baru-baru ini BPK dapat mengaudit alutsista. Sebab, selama ini TNI dan Kemenhan melarang BPK mengaudit asetnya.
TNI dan Kemenhan akhirnya mempersilakan BPK mengaudit setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pertemuan itu, kata dia, pihaknya menyampaikan setiap kementerian dapat menolak bila tak diperiksa oleh BPK.
"Itu yang membuat akhirnya mereka mempersilahkan," ucap dia.
Bekas Ketua BPK itu menilai audit terhadap alutsista atau aset pertahanan negara sangat penting. Hal ini untuk mengetahui apa saja alutsista yang dimiliki dan dari mana asal usul alutsista tersebut.
Ia menjamin akan menjaga kerahasiaan hasil audit kepada aset tertentu yang dinilai tak boleh diketahui publik. "Ada (aset) yang rahasia, yang rahasia tinggal dalam konteks Kemenhan, mana yang dianggap rahasia dan itu nanti kita akan apakan, dan tentu pelaporannya kita buat sedemikian rupa sehingga tidak terbuka kerahasiaannya," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan masih mengaudit pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan. Hasil audit ini akan menemukan implikasi dari pembelian alat pertahanan nasional itu.
"Kita tidak bisa memastikan adanya atau tidak adanya (penyimpangan). Itu implikasi bisa ketahuan," kata Anggota BPK Harry Azhar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.
Harry menyebut, belum ada perkembangan lebih lanjut soal audit. Tapi, besar kemungkinan proses audit menggunakan tujuan tertentu. Artinya, pemeriksaan dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Dalam hal ini, BPK akan memeriksa aset Kemenhan. "Jadi kalau dalam laporan keuangan Kemenhan itu masuk dalam perhitungan aset. Jadi kan mesti penjabaran lebih lanjutnya dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu," jelas dia.
Baru-baru ini BPK dapat mengaudit alutsista. Sebab, selama ini TNI dan Kemenhan melarang BPK mengaudit asetnya.
TNI dan Kemenhan akhirnya mempersilakan BPK mengaudit setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pertemuan itu, kata dia, pihaknya menyampaikan setiap kementerian dapat menolak bila tak diperiksa oleh BPK.
"Itu yang membuat akhirnya mereka mempersilahkan," ucap dia.
Bekas Ketua BPK itu menilai audit terhadap alutsista atau aset pertahanan negara sangat penting. Hal ini untuk mengetahui apa saja alutsista yang dimiliki dan dari mana asal usul alutsista tersebut.
Ia menjamin akan menjaga kerahasiaan hasil audit kepada aset tertentu yang dinilai tak boleh diketahui publik. "Ada (aset) yang rahasia, yang rahasia tinggal dalam konteks Kemenhan, mana yang dianggap rahasia dan itu nanti kita akan apakan, dan tentu pelaporannya kita buat sedemikian rupa sehingga tidak terbuka kerahasiaannya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
