Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tren survei penilaian integritas (SPI) 2022 merosot dari 2021. Penurunan itu akibat pejabat publik yang omong doang (omdo) soal melawan rasuah.
"Banyak komitmen yang omong kosong saja. Banyak pimpinan lembaga (bilang) kami berantas korupsi, tapi di lapangan tidak ada yang berubah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam sosialisasi SPI 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juli 2023.
Pahala mengatakan hal itu tercermin dalam hasil SPI 2022. Sebab, masyarakat dilibatkan langsung dalam mengisi survei tersebut ihwal pengalamannya menerima pelayanan dari pemerintah.
"Kalau memburuk, (bisa dianalisis) artinya apa, di mana memburuknya. Kalau di pengadaan barang dan jasa, artinya korupsi makin parah," ujar dia.
Analisis serupa juga bisa diterapkan di sektor jual beli jabatan. Skor yang buruk menandakan masih ada gratifikasi.
"Diributkan saja, jadi bukan berdasarkan informasi atau kasus, tapi data. Kan jadi bahan yang enak buat masyarakat untuk mengkritik tapi lebih rasional," tutur Pahala.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) mengatakan tren survei penilaian integritas (SPI) 2022 merosot dari 2021. Penurunan itu akibat pejabat publik yang omong doang (omdo) soal melawan
rasuah.
"Banyak komitmen yang omong kosong saja. Banyak pimpinan lembaga (bilang) kami berantas korupsi, tapi di lapangan tidak ada yang berubah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam sosialisasi SPI 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juli 2023.
Pahala mengatakan hal itu tercermin dalam hasil SPI 2022. Sebab, masyarakat dilibatkan langsung dalam mengisi survei tersebut ihwal pengalamannya menerima pelayanan dari pemerintah.
"Kalau memburuk, (bisa dianalisis) artinya apa, di mana memburuknya. Kalau di pengadaan barang dan jasa, artinya korupsi makin parah," ujar dia.
Analisis serupa juga bisa diterapkan di sektor jual beli jabatan. Skor yang buruk menandakan masih ada gratifikasi.
"Diributkan saja, jadi bukan berdasarkan informasi atau kasus, tapi data. Kan jadi bahan yang enak buat masyarakat untuk mengkritik tapi lebih rasional," tutur Pahala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
