Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat Bandung berani menolak pemberian amplop pas pengambilan suara dalam pemilihan umum (pemilu) dilakukan. Serangan fajar wajib dihajar.
"Kita harus tolak dan harus berani hajar serangan fajar," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Juli 2023.
Wawan mengatakan pihaknya tidak akan lelah mengingatkan masyarakat agar tegas menolak pemberian uang untuk memilih salah satu calon. Bus Antikorupsi KPK sudah berkeliling Bandung untuk mengedukasi warga pada Minggu, 2 Juli 2023.
Wawan mengatakan menerima uang untuk memilih calon tidak sepadan dengan penentuan nasib Bandung selama lima tahun. Sebab, potensi korupsi dengan dalih mencari modal balik bagi pemimpin yang bagi-bagi duit sangat tinggi.
"Jangan pernah terima duitnya," tegas Wawan.
Karenanya, masyarakat Bandung wajib diedukasi dengan gencar. Setidaknya, ada sembilan sikap yang wajib dijaga agar serangan fajar bisa ditolak dengan tegas.
"Yaitu, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras," ujar Wawan.
Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mendukung penuh anjuran KPK. Pemerintah setempat juga tengah mengusahakan birokrasi yang bebas dari tindakan koruptif.
"Kita ingin membangun pemerintahan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kami mengakui masih panjang perjalanan kita," ucap Ema.
Pejabat tinggi diharap memberikan contoh antikorupsi ke masyarakat dan lingkungan kerjanya. Membangun integritas sudah menjadi kewajiban.
"Semua masih berproses bagaimana kami di dalam secara internal mulai dari staf sampai pimpinan berupaya memberikan keteladanan membangun komitmen bersama penyelenggaraan pemerintahan dengan baik," tutur Ema.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) meminta masyarakat Bandung berani menolak pemberian amplop pas pengambilan suara dalam pemilihan umum (pemilu) dilakukan.
Serangan fajar wajib dihajar.
"Kita harus tolak dan harus berani hajar serangan fajar," kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana melalui keterangan tertulis, Senin, 3 Juli 2023.
Wawan mengatakan pihaknya tidak akan lelah mengingatkan masyarakat agar tegas menolak pemberian uang untuk memilih salah satu calon. Bus Antikorupsi KPK sudah berkeliling Bandung untuk mengedukasi warga pada Minggu, 2 Juli 2023.
Wawan mengatakan menerima uang untuk memilih calon tidak sepadan dengan penentuan nasib Bandung selama lima tahun. Sebab, potensi korupsi dengan dalih mencari modal balik bagi pemimpin yang bagi-bagi duit sangat tinggi.
"Jangan pernah terima duitnya," tegas Wawan.
Karenanya, masyarakat Bandung wajib diedukasi dengan gencar. Setidaknya, ada sembilan sikap yang wajib dijaga agar serangan fajar bisa ditolak dengan tegas.
"Yaitu, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras," ujar Wawan.
Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mendukung penuh anjuran KPK. Pemerintah setempat juga tengah mengusahakan birokrasi yang bebas dari tindakan koruptif.
"Kita ingin membangun pemerintahan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kami mengakui masih panjang perjalanan kita," ucap Ema.
Pejabat tinggi diharap memberikan contoh antikorupsi ke masyarakat dan lingkungan kerjanya. Membangun integritas sudah menjadi kewajiban.
"Semua masih berproses bagaimana kami di dalam secara internal mulai dari staf sampai pimpinan berupaya memberikan keteladanan membangun komitmen bersama penyelenggaraan pemerintahan dengan baik," tutur Ema.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
