medcom.id, Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno berharap penetapan tersangka kepada Politikus PAN Andi Taufan Tiro dilakukan transparan. Andi diketahui jadi tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.
"Kita hormati proses yang sedang berjalan dan berharap bahwa proses hukum ini dijalankan secara fair dan transparan," kata Eddy, saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu (27/4/2016).
Disinggung apakah DPP PAN akan memberikan bantuan hukum kepada Andi, Eddy menegaskan, pihaknya akan mengikuti mekanisme organisasi. Selain itu, bisa saja Andi sudah memiliki kuasa hukumnya sendiri.
"Kan bisa saja Pak Taufan sudah memiliki kuasa hukum yang merepresentasikan kepentingannya saat ini," ujar Eddy.
KPK baru saja mengumumkan penetapan tersangka kepada Anggota Komisi V DPR RI Andi Taufan Tiro dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR. Selain Andi, Kepala Balai Badan Pembangunan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary juga ditersangkakan.
"Terkait kasus suap di KemenPUPR KPK menetapkan anggota DPR Komisi V berinisial ATT dan AHM," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu sore.
Yuyuk tak menjelaskan secara rinci peran keduanya. Namun, keduanya diduga menerima suap berupa janji atau hadiah dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abudl Khoir.
Andi pun disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara, Amran dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang menjadi tersangka. Mereka adalah anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto dan Damayanti Wisnu Putranti, Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir serta Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini yang menjadi rekan Damayanti.
Damayanti diduga menerima SGD33 ribu terkait proyek di Kementerian PUPR. Sementara Budi diduga menerima uang sekitar SGD305 ribu.
Dari kelima tersangka, baru Abdul Khoir yang telah disidangkan. Dia didakwa memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V.
Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp21,38 miliar, SGD1,67 juta, dan USD72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng dan Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred.
medcom.id, Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno berharap penetapan tersangka kepada Politikus PAN Andi Taufan Tiro dilakukan transparan. Andi diketahui jadi tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.
"Kita hormati proses yang sedang berjalan dan berharap bahwa proses hukum ini dijalankan secara
fair dan transparan," kata Eddy, saat dihubungi
Metrotvnews.com, Rabu (27/4/2016).
Disinggung apakah DPP PAN akan memberikan bantuan hukum kepada Andi, Eddy menegaskan, pihaknya akan mengikuti mekanisme organisasi. Selain itu, bisa saja Andi sudah memiliki kuasa hukumnya sendiri.
"Kan bisa saja Pak Taufan sudah memiliki kuasa hukum yang merepresentasikan kepentingannya saat ini," ujar Eddy.
KPK baru saja mengumumkan penetapan tersangka kepada Anggota Komisi V DPR RI Andi Taufan Tiro dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian PUPR. Selain Andi, Kepala Balai Badan Pembangunan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary juga ditersangkakan.
"Terkait kasus suap di KemenPUPR KPK menetapkan anggota DPR Komisi V berinisial ATT dan AHM," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu sore.
Yuyuk tak menjelaskan secara rinci peran keduanya. Namun, keduanya diduga menerima suap berupa janji atau hadiah dari Direktur PT Windu Tunggal Utama Abudl Khoir.
Andi pun disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara, Amran dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang menjadi tersangka. Mereka adalah anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto dan Damayanti Wisnu Putranti, Direktur PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir serta Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini yang menjadi rekan Damayanti.
Damayanti diduga menerima SGD33 ribu terkait proyek di Kementerian PUPR. Sementara Budi diduga menerima uang sekitar SGD305 ribu.
Dari kelima tersangka, baru Abdul Khoir yang telah disidangkan. Dia didakwa memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V.
Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp21,38 miliar, SGD1,67 juta, dan USD72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng dan Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
