medcom.id, Jakarta: Pemerintah akan berkoordinasi mengenai pengawasan obat palsu. Pemerintah ingin pengecekan terhadap distribusi obat di Indonesia diperketat.
"Tentu saja kajian dari DPR untuk perluasan kewenangan BPOM bisa segera ditindaklanjuti karena memang tanpa ada tangan yang langsung ke bawah enggak mungkin pengawasan yang dilakukan BPOM bisa menyeluruh," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016).
Karena itu, kata Puan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM). Rapat koordinasi digelar besok untuk membahas permasalahan obat.
Selain obat palsu, juga dibahas distribusi dan produksi di pabrik agar masalah obat palsu tak terjadi lagi. Puan sadar, upaya ini akan terkendala pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Petugas gabungan dari BPOM DKI, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dinas Kesehatan DKI melakukan razia obat ilegal di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu (7/9/2016). Razia tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan vaksin palsu dan obat kedaluwarsa. Foto: MI/Galih Pradipta
Karena itu, dia berharap pemangkasan anggaran tak membuat tugas dan tanggung jawab lembaga merosot. Ia meminta lembaga dapat bekerja dengan anggaran yang tersedia. "Seefisien mungkin, sehingga negara bisa hadir di tengah masyarakat," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dapat menyosialisasikan dan mengedukasi masyarkat. BPOM juga harus memperkuat sumber daya manusia yang dimiliki. Penguatan SDM ini dinilai penting karena BPOM merupakan penjaga bagi masyarakat.
Pemerintah pun sedang menjajaki kemungkinan menggunakan sistem barcode pada obat-obatan. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengecek secara langsung keaslian dan kedaluwarsa obat yang beredar.
"Itu akan kita tindaklanjuti dalam rapat koordinasi bersama kementerian lembaga," kata Puan.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah akan berkoordinasi mengenai pengawasan obat palsu. Pemerintah ingin pengecekan terhadap distribusi obat di Indonesia diperketat.
"Tentu saja kajian dari DPR untuk perluasan kewenangan BPOM bisa segera ditindaklanjuti karena memang tanpa ada tangan yang langsung ke bawah enggak mungkin pengawasan yang dilakukan BPOM bisa menyeluruh," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016).
Karena itu, kata Puan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM). Rapat koordinasi digelar besok untuk membahas permasalahan obat.
Selain obat palsu, juga dibahas distribusi dan produksi di pabrik agar masalah obat palsu tak terjadi lagi. Puan sadar, upaya ini akan terkendala pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.
.jpg)
Petugas gabungan dari BPOM DKI, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dinas Kesehatan DKI melakukan razia obat ilegal di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu (7/9/2016). Razia tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan vaksin palsu dan obat kedaluwarsa. Foto: MI/Galih Pradipta
Karena itu, dia berharap pemangkasan anggaran tak membuat tugas dan tanggung jawab lembaga merosot. Ia meminta lembaga dapat bekerja dengan anggaran yang tersedia. "Seefisien mungkin, sehingga negara bisa hadir di tengah masyarakat," kata dia.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dapat menyosialisasikan dan mengedukasi masyarkat. BPOM juga harus memperkuat sumber daya manusia yang dimiliki. Penguatan SDM ini dinilai penting karena BPOM merupakan penjaga bagi masyarakat.
Pemerintah pun sedang menjajaki kemungkinan menggunakan sistem barcode pada obat-obatan. Sistem ini memungkinkan masyarakat mengecek secara langsung keaslian dan kedaluwarsa obat yang beredar.
"Itu akan kita tindaklanjuti dalam rapat koordinasi bersama kementerian lembaga," kata Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
