Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali FikrI. Foto: Medcom.id/Candra
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali FikrI. Foto: Medcom.id/Candra

Bupati Nonaktif Banjarnegara Diduga Ikut Campur Proses Lelang Proyek

Candra Yuri Nuralam • 27 Oktober 2021 07:25
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi untuk mendalami dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara pada 2017 sampai 2018. Mereka semua diminta menjelaskan tentang dugaan upaya ikut campur Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dalam proses lelang proyek.
 
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya campur tangan langsung dari tersangka BS (Budhi Sarwono) maupun melalui tersangka KA (orang kepercayaan Budhi, Kedy Afandi)  dalam pelaksanaan berbagai lelang proyek pekerjaan di Pemkab Banjarnegara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Oktober 2021.
 
Ali mengatakan empat saksi yang dipanggil itu, yakni Direktur PT Buton Tirto Baskoro, Tri Mardiyanto; Kasi Penunjang non Klinik RSUD Banjarnegara, Ris Mardiyanto; Direktur PT Daya Samudera Cipta Mandiri, H Kaswan; dan Kepala bagian pengadaan barang dan jasa Banjarnegara Veriyanto.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali enggan memerinci lebih jauh keterangan mereka semua. Alasannya untuk menjaga kerahasian proses penyidikan.
 
Baca: Penyidikan Korupsi Bupati Nonaktif Banjarnegara Dipertajam Melalui 4 Saksi
 
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Dia diyakini telah menerima Rp2,1 miliar yang dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus orang kepercayaannya.
 
Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 
Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif