Ilustrasi/MI/Ramdani
Ilustrasi/MI/Ramdani

Dinilai Tak Sesuai Fakta, Putusan Kasus Jiwasraya Dikritik

Nasional kasus korupsi Jiwasraya
M Sholahadhin Azhar • 27 Oktober 2020 00:58
Jakarta: Tim penasihat hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Kresna Hutauruk, mengkritik putusan hakim terkait perkara kliennya. Putusan pidana seumur hidup pada terdakwa kasus pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) itu dinilai tak berdasar.
 
"Putusan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap sebagaimana nota pembelaan kami," kata Kresna melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Oktober 2020.
 
Menurut dia, kliennya tidak terkait dengan sengkarut investasi di PT AJS. Majelis hakim, kata Kresna, tak sepenuhnya paham mekanisme pasar modal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sebab jelas dalam fakta persidangan, klien kami tidak ada keterkaitan dengan investasi milik Jiwasraya, klien kami hanyalah salah satu emiten dari ratusan saham milik Jiwasraya," kata Kresna.
 
Dia menyebut aliran dana Jiwasraya ke kliennya tak dapat dibuktikan. Sebab tak ada bukti transfer terkait hal itu. Sehingga dia menyayangkan perampasan harta Heru dalam kasus ini.
 
Baca:Terdakwa Kasus Jiwasraya Bantah Goreng Saham
 
Selain itu, kata Kresna, kliennya tak mengenal manajer investasi (MI) yang disebut diperintahkan untuk underlying saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya di pasar modal. Begitu pula tudingan nominee atau peminjaman nama terkait saham.
 
"Dalam persidangan jelas bahwa nominee tersebut adalah milik Piter Rasiman dan diakui oleh Piter Rasiman," kata dia.
 
Atas dasar itu, Kresna menyebut putusan hakim hanya berdasarkan asumsi. Dia menilai putusan tersebut hanya menyalin tuntutan jaksa.
 
"Jadi putusan ini hanya berdasarkan asumsi-asumsi, tanpa didukung oleh fakta-fakta persidangan selama ini. Putusan hanya copy paste tuntutan," kata Kresna.
 
Heru dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
 
Sedangkan pada perkara TPPU, Heru dianggap melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif