Jakarta: Pemilihan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) disebut jadi momentum untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Khususnya dalam penanganan kasus hukum.
"Mendekati pemilihan Kapolri yang saat ini sebaiknya pemerintah sudah mulai menggagas perlunya reformasi institusi polisi," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi daring bertajuk '2021: Apakah Republik Ini Akan Semakin Baik?', Selasa, 29 Desember 2020.
Menurut dia, saat ini Polri masih sekadar menangani kasus ringan. Sedangkan kasus yang lebih serius belum diusut tuntas.
Korps Bhayangkara perlu diarahkan ke kasus-kasus yang lebih penting. Hal ini juga bertujuan agar citra Polri di mata publik sebagai penegak hukum yang mampu menangani kasus esktra.
"Penanganan kasus yang lebih urgensi, lebih penting daripada sekadar menangani kasus yang ecek-ecek. Misalnya soal mimpi seseorang yang menyatakan dia bertemu nabi atau rasul (kemudian) dipolisikan ditangani," ujar dia.
Baca: Calon Kapolri Diminta Menekan Pelanggaran Etik
Ray berharap Presiden Joko Widodo membawa isu reformasi Polri ketika pergantian Kapolri Jenderal Idham Azis yang pensiun Februari 2021. Namun, dia pesimis isu itu dibawa oleh Kepala Negara.
"Di banyak survei masyarakat kita berada dalam ketidakpercayaan kepada polisi itu tinggi sekali, itu harus diubah oleh pemerintah agar polisi kita betul profesional, terbuka, dan lebih humanis," ujar Ray.
Jakarta: Pemilihan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (
Kapolri) disebut jadi momentum untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Khususnya dalam penanganan kasus hukum.
"Mendekati pemilihan Kapolri yang saat ini sebaiknya pemerintah sudah mulai menggagas perlunya reformasi institusi polisi," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi daring bertajuk '2021: Apakah Republik Ini Akan Semakin Baik?', Selasa, 29 Desember 2020.
Menurut dia, saat ini Polri masih sekadar menangani kasus ringan. Sedangkan kasus yang lebih serius belum diusut tuntas.
Korps Bhayangkara perlu diarahkan ke kasus-kasus yang lebih penting. Hal ini juga bertujuan agar citra Polri di mata publik sebagai penegak hukum yang mampu menangani kasus esktra.
"Penanganan kasus yang lebih urgensi, lebih penting daripada sekadar menangani kasus yang ecek-ecek. Misalnya soal mimpi seseorang yang menyatakan dia bertemu nabi atau rasul (kemudian) dipolisikan ditangani," ujar dia.
Baca:
Calon Kapolri Diminta Menekan Pelanggaran Etik
Ray berharap Presiden Joko Widodo membawa isu reformasi
Polri ketika pergantian Kapolri Jenderal Idham Azis yang pensiun Februari 2021. Namun, dia pesimis isu itu dibawa oleh Kepala Negara.
"Di banyak survei masyarakat kita berada dalam ketidakpercayaan kepada polisi itu tinggi sekali, itu harus diubah oleh pemerintah agar polisi kita betul profesional, terbuka, dan lebih humanis," ujar Ray.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)