Ilustrasi Jiwasraya. MI/Ramdani
Ilustrasi Jiwasraya. MI/Ramdani

Terdakwa Bantah Kendalikan Manajer Investasi Jiwasraya

Nasional kasus korupsi Jiwasraya
M Sholahadhin Azhar • 13 Oktober 2020 03:11
Jakarta: Terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Joko Hartono Tirto, membantah mengendalikan manajer investasi (MI). Hakim majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut Joko mengendalikan sejumlah MI untuk membeli saham dan berinvestasi di PT Asuransi Jiwasraya.
 
“Bagaimana mungkin dia (Joko Hartono Tirto) mengendalikan Jiwasraya? Jadi, dia tidak mungkin bisa mengendalikan Jiwasraya,” kata kuasa hukum Joko, Soesilo Aribowo, usai pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin malam, 12 Oktober 2020.
 
Joko mengakui saham Direktur Utama PT Maxima Integra itu banyak. Namun, kliennya bukan pejabat Jiwasraya. Joko tak punya wewenang mengendalikan perusahaan pelat merah itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Itu tidak nalar menurut saya. Dia (Joko Hartono) tidak punya kemampuan mencegah pilihan investasi oleh Jiwasraya, enggak bisa,” kata dia.
 
Soesilo mengatakan pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan tak sesuai fakta persidangan. Putusan hanya meniru surat tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
 
Soesilo menilai perkara ini merupakan kasus yang pelik dan rumit. Sehingga, membutuhkan waktu tambahan bagi jaksa menyingkap urusan pasar modal, sebagai pokok masalah.
 
“Terus terang saya kaget dan mengecewakan. Karena, saya pikir, ini perkara yang sulit bagi jaksa,” kata Soesilo.
 
Dia melihat waktu yang diberikan kepada jaksa merampungkan kasus ini sangat singkat. Hal itu membuat tuntutan terkesan terburu-buru dan tidak siap.
 
Ketidaksiapan terlihat dari materi tuntutan dan dakwaan yang tidak baku dan butuh penyesuaian. Padahal, hal tersebut tak boleh dilakukan jaksa.
 
“Saya sudah 30 tahun menjadi pengacara. Dan baru kali ini saya alami surat tuntutan itu berubah dan ditambahkan di replik.” kata Soesilo.
 
Dia juga menyayangkan hakim tak maksimal menjatuhkan putusan. Sebab, dalam waktu amat singkat majelis harus menyerap fakta-fakta terkait perkara pasar modal.
 
“Dan ini sangat sulit sekali,” kata Soesilo.
 
Joko divonis hukuman penjara seumur hidup. Dia terbukti merugikan negara Rp16,8 triliun terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJS Persero. Joko juga terbukti memperkaya para terdakwa dan orang lain.
 
Joko terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif