medcom.id, Jakarta: Bekas Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan per hari ini. Lino mendaftarkan gugatan atas status tersangka yang disematkan padanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kuasa Hukum RJ Lino, Maqdir Ismail, menilai penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena belum ada kerugian negara yang dapat dihitung.
"Saat KPK menetapkan tersangka pada RJ Lino, KPK tidak menyebut berapa kerugian negara," ujar Maqdir lsmail saat di konfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Kerugian negara, kata Maqdir, baru akan dihitung KPK belakangan. Sehingga praktis penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah.
Selain itu, pengacara Komjen Budi Gunawan saat mengajukan praperadilan ini mengklaim pengadaan Quay Container Crane (QCC) justru menguntungkan. Alat itu bisa menekan Biaya dan waktu pengiriman barang.
"Umpamanya begini, kalau pengiriman barang harusnya tiga hari dengan QCC ini bisa satu hari. Sementara bila biaya yang dibutuhkan Rp6 juta, bisa dipangkas menjadi Rp1,5 juta," terangnya.
Ada beberapa tuntutan dalam permohonan praperadilan yang diajukan RJ Lino. Namun Maqdir masih enggan membeberkan rinci poin tuntutan yang dimaksud.
"Ada beberapa tapi, yang terpenting penetapan tersangka RJ Lino tidak sah. Mudah-mudahan ini segera disidangkan," ujar Maqdir.
KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga Quay Container Crane (QCC) tahun 2010. Lino disangka membeli QCC tanpa tender atau penunjukan langsung. Tindakan ini diduga merugikan negara hingga Rp60 miliar.
KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
medcom.id, Jakarta: Bekas Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan per hari ini. Lino mendaftarkan gugatan atas status tersangka yang disematkan padanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kuasa Hukum RJ Lino, Maqdir Ismail, menilai penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena belum ada kerugian negara yang dapat dihitung.
"Saat KPK menetapkan tersangka pada RJ Lino, KPK tidak menyebut berapa kerugian negara," ujar Maqdir lsmail saat di konfirmasi wartawan, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Kerugian negara, kata Maqdir, baru akan dihitung KPK belakangan. Sehingga praktis penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah.
Selain itu, pengacara Komjen Budi Gunawan saat mengajukan praperadilan ini mengklaim pengadaan
Quay Container Crane (QCC) justru menguntungkan. Alat itu bisa menekan Biaya dan waktu pengiriman barang.
"Umpamanya begini, kalau pengiriman barang harusnya tiga hari dengan QCC ini bisa satu hari. Sementara bila biaya yang dibutuhkan Rp6 juta, bisa dipangkas menjadi Rp1,5 juta," terangnya.
Ada beberapa tuntutan dalam permohonan praperadilan yang diajukan RJ Lino. Namun Maqdir masih enggan membeberkan rinci poin tuntutan yang dimaksud.
"Ada beberapa tapi, yang terpenting penetapan tersangka RJ Lino tidak sah. Mudah-mudahan ini segera disidangkan," ujar Maqdir.
KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga Quay Container Crane (QCC) tahun 2010. Lino disangka membeli QCC tanpa tender atau penunjukan langsung. Tindakan ini diduga merugikan negara hingga Rp60 miliar.
KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
