Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut penanganan radikalisme harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir. Masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat terhadap Tanah Air.
"Harus kita tangani sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya radikalisme, baik di dalam negeri atau mungkin pengaruh orang yang di luar negeri atau sekolah di luar negeri pulang ke sini, di kepalanya belum ada komitmen kebangsaannya, itu juga harus ditangani," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.
Menurut dia, penanganan radikalisme tak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua pengampu kepentingan, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam harus bahu-membahu melawan radikalisme.
"Jadi semua kita libatkan, itu perlu adanya penanganan yang tersinergi di antara kelompok ini. Sehingga hasil langkah-langkah itu terukur, bisa diketahui dari satu periode ke periode yang lain, satu waktu ke waktu yang lain," ujar dia.
Hingga elemen terkecil
Pada lingkup yang lebih kecil, rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) juga harus dilibatkan dalam penanganan radikalisme. RT dan RW jangan hanya mengurus surat, tapi harus mengetahui gerak gerik warganya.
"Apakah ada yang terpapar atau yang tidak, sehingga dari semua pihak ini dan kita ingin libatkan secara keseluruhan terorganisir, tersinergi, komprehensif sehingga penanganan radikalisme dari hulu sampai ke hilir," ujar dia.
Ma'ruf menilai pemahaman radikal juga sudah masuk ke dunia pendidikan. Gejala pemahaman itu pun sudah ada mulai dari tingkat PAUD.
Dia mencontohkan anak-anak yang diminta membawa poster tokoh-tokoh yang cenderung memiliki pemahaman radikal. Menurut dia, hal ini harus menjadi perhatian khusus.
"Jangan sampai anak-anak jika ada acara, suruh bawa tokoh pejuang gerilyawan yang pakai senjata itu. Nah ini memberikan pengaruh sikap radikalisme," ujar dia.
Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut penanganan radikalisme harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir. Masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat terhadap Tanah Air.
"Harus kita tangani sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya radikalisme, baik di dalam negeri atau mungkin pengaruh orang yang di luar negeri atau sekolah di luar negeri pulang ke sini, di kepalanya belum ada komitmen kebangsaannya, itu juga harus ditangani," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.
Menurut dia, penanganan radikalisme tak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua pengampu kepentingan, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam harus bahu-membahu melawan radikalisme.
"Jadi semua kita libatkan, itu perlu adanya penanganan yang tersinergi di antara kelompok ini. Sehingga hasil langkah-langkah itu terukur, bisa diketahui dari satu periode ke periode yang lain, satu waktu ke waktu yang lain," ujar dia.
Hingga elemen terkecil
Pada lingkup yang lebih kecil, rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) juga harus dilibatkan dalam penanganan radikalisme. RT dan RW jangan hanya mengurus surat, tapi harus mengetahui gerak gerik warganya.
"Apakah ada yang terpapar atau yang tidak, sehingga dari semua pihak ini dan kita ingin libatkan secara keseluruhan terorganisir, tersinergi, komprehensif sehingga penanganan radikalisme dari hulu sampai ke hilir," ujar dia.
Ma'ruf menilai pemahaman radikal juga sudah masuk ke dunia pendidikan. Gejala pemahaman itu pun sudah ada mulai dari tingkat PAUD.
Dia mencontohkan anak-anak yang diminta membawa poster tokoh-tokoh yang cenderung memiliki pemahaman radikal. Menurut dia, hal ini harus menjadi perhatian khusus.
"Jangan sampai anak-anak jika ada acara, suruh bawa tokoh pejuang gerilyawan yang pakai senjata itu. Nah ini memberikan pengaruh sikap radikalisme," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
