Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: Damar Iradat/Medcom.id
Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Foto: Damar Iradat/Medcom.id

Jokowi Harus Yakin dengan Keputusan Terhadap UU KPK

Nasional Revisi UU KPK
Medcom • 12 Oktober 2019 14:29
Jakarta: Presiden Joko Widodo harus yakin pada keputusannya yang menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan itu dianggap bisa mengangkat maruah Jokowi dan penerapannya sesuai dengan dasar konsep fikih.
 
"Pandangan semacam itu saya sampaikan bukan tanpa alasan, akan tetapi secara teori politik hukum Islam didasari pada satu kaidah usul fikih yang berbunyi, hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula, dan sesuatu yang yakin tidak dapat hilang hanya dengan keraguan," kata praktisi hukum Bambang Saputra dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2019.
 
Menurut dia, Jokowi tak perlu terjebak dengan polemik UU KPK hasil revisi. Sebab, pembentukan UU merupakan hasil musyawarah antara pemerintah dan DPR sebagai wakil rakyat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang pun menilai hukum harus merujuk pada keyakinan. Bambang ingin Jokowi tetap berpegang pada keyakinannya. "Presiden Jokowi tidak boleh ragu-ragu, apalagi menyesal sehingga berwacana akan menerbitkan Perppu tentang KPK hanya karena desakan-desakan kelompok tertentu yang mengatasnamakan kepentingan rakyat," ujar Ketua Dewan Pakar Lembaga Aspirasi dan Analisis Strategis (LANDAS) Indonesiaku itu.
 
Dia menilai penerbitan perppu akan menjatuhkan wibawa Jokowi sebagai kepala negara. Jokowi juga akan dianggap tak konsisten terhadap kebijakannya.
 
"Kemungkinan berbuntut akan menjadi bahan tertawaan dunia luar. Bahkan bukan hanya sampai di situ, efek dominonya adalah enggannya para investor luar yang ingin berinvestasi di negeri ini, dan secara ekonomi bangsa kitalah yang dirugikan," kata dia.
 
Sebelumnya, Jokowi mengaku masih menimang-nimang opsi penerbitan Perppu KPK. Selain Perppu, opsi lain yang bisa menjadi pilihan, yaitu uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), atau uji materi UU di tingkat legislatif (legislative review).
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif