Jakarta: Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib mendalami dan mengklarifikasi informasi terkait calon pimpinan lembaga antirasuah. Misalnya soal rekam jejak capim yang bermasalah.
"Kami berharap pansel memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat," kata Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin, Sabtu, 31 Agustus 2019.
Dia mengatakan, eksistensi dan peran KPK ke depan sangat tergantung dengan seleksi pimpinan saat ini. Artinya, panitia seleksi harus penuh integritas dalam bekerja. Karena proses tersebut telah mendapat pengawalan penuh dari masyarakat.
"Terlalu mahal ongkos politik-hukumnya jika pansel tidak mampu menghasilkan capim yang diharapkan oleh masyarakat," kata Razikin.
Menurut dia, protes dari masyarakat sipil terkait seleksi merupakan bentuk partisipasi. Wajar jika masyarakat tak ingin ada agenda terselubung dalam seleksi itu. Sebab pemberantasan korupsi dan penguatan KPK menjadi kewajiban bagi Indonesia.
Semua pihak sepakat, kata Razikin, bahwa korupsi merupakan bahaya dan ancaman serius pada masa depan bangsa. Hal itu tentu menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara jika tak diberantas.
"Pansel harus mampu menghadirkan pimpinan KPK yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi," kata Razikin.
PP Pemuda Muhammadiyah dipastikan mengawal calon pimpinan KPK sehingga hanya yang terbaik tersisa. Komitmen, integritas dan rekam jejak bersih menjadi syarat mutlak.
Di sisi lain, Razikin percaya Komisi III DPR RI akan memilih calon pimpinan KPK berdasarkan integritas. Bukan pendekatan transaksional politik, hukum dan ekonomi.
Disamping itu, pihaknya juga mengingatkan KPK bahwa kehadirannya sebagai trigger mechanism, tidak terjebak menangani kasus-kasus kecil.
"KPK harus merumuskan agenda pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan terukur, tentu harus didukung oleh semua pihak," sebut Razikin.
Jakarta: Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib mendalami dan mengklarifikasi informasi terkait calon pimpinan lembaga antirasuah. Misalnya soal rekam jejak capim yang bermasalah.
"Kami berharap pansel memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat," kata Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin, Sabtu, 31 Agustus 2019.
Dia mengatakan, eksistensi dan peran KPK ke depan sangat tergantung dengan seleksi pimpinan saat ini. Artinya, panitia seleksi harus penuh integritas dalam bekerja. Karena proses tersebut telah mendapat pengawalan penuh dari masyarakat.
"Terlalu mahal ongkos politik-hukumnya jika pansel tidak mampu menghasilkan capim yang diharapkan oleh masyarakat," kata Razikin.
Menurut dia, protes dari masyarakat sipil terkait seleksi merupakan bentuk partisipasi. Wajar jika masyarakat tak ingin ada agenda terselubung dalam seleksi itu. Sebab pemberantasan korupsi dan penguatan KPK menjadi kewajiban bagi Indonesia.
Semua pihak sepakat, kata Razikin, bahwa korupsi merupakan bahaya dan ancaman serius pada masa depan bangsa. Hal itu tentu menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara jika tak diberantas.
"Pansel harus mampu menghadirkan pimpinan KPK yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi," kata Razikin.
PP Pemuda Muhammadiyah dipastikan mengawal calon pimpinan KPK sehingga hanya yang terbaik tersisa. Komitmen, integritas dan rekam jejak bersih menjadi syarat mutlak.
Di sisi lain, Razikin percaya Komisi III DPR RI akan memilih calon pimpinan KPK berdasarkan integritas. Bukan pendekatan transaksional politik, hukum dan ekonomi.
Disamping itu, pihaknya juga mengingatkan KPK bahwa kehadirannya sebagai trigger mechanism, tidak terjebak menangani kasus-kasus kecil.
"KPK harus merumuskan agenda pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan terukur, tentu harus didukung oleh semua pihak," sebut Razikin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(EKO)
