Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani

Jokowi Sebut UU KPK Perlu Penyempurnaan

Nasional revisi uu kpk
Damar Iradat • 13 September 2019 11:32
Jakarta: Presiden Joko Widodo sepakat dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU yang sudah berusia 17 tahun itu dinilai perlu diatur menjadi lebih baik.
 
"Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas, sehingga pemberantasan korupsi makin efektif," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 September 2019.
 
Revisi UU ini harus bisa memperkuat KPK. Sehingga, pemberantasan korupsi lebih maksimal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jokowi menyebut ada beberapa poin yang tidak disetujui pemerintah dalam revisi UU KPK ini. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin untuk menyampaikan sikap, serta pandangan pemerintah tersebut.
 
Poin yang tidak disetujui pemerintah dalam revisi UU KPK ialah izin eksternal untuk melakukan penyadapan, penyidik dan penyelidik KPK hanya dari unsur kepolisian serta Kejaksaan Agung, koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, dan pengelolaan LHKPN.
 
"Intinya, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai, dan harus lebih kuat dibanding dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," ungkap dia.
 
Di sisi lain, Jokowi setuju dengan pembentukan dewan pengawas. Sebagai lembaga negara, KPK membutuhkan check and balances.
 
Anggota dewan pengawas merupakan tokoh masyarakat, akademisi, atau pegiat antikorupsi, bukan politikus, birokrat, atau aparat penegak hukum aktif. Dewan pengawas akan diangkat langsung oleh Presiden atas penilaian panitia seleksi.
 
"Saya ingin memastikan trasisi waktu yang baik agar KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum ada keberadaan dewan pengawas," jelas dia.
 
Jokowi juga sepakat kewenangan KPK menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3). Penegakan hukum harus menjaga HAM dan memberikan kepastian hukum.
 
"Kalau RUU DPR memberikan maksimal 1 tahun untuk mengeluarkan SP3, kami minta 2 tahun supaya memberikan waktu memadai KPK, yang penting ada kewenangan KPK memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak digunakan," ujar mantan Wali Kota Solo itu.
 
Jokowi meminta polemik revisi UU KPK ini dibicarakan dengan objektif dan tanpa prasangka berlebihan. Pemerintah tidak berkompromi dalam pemberantasan korupsi.
 
"Karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi yang punya kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain," tegas dia.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif