Firli Minta Kebiasaan Pemberian Uang Ketok Palu Disetop

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh wakil rakyat dan pejabat di Indonesia berhenti melobi proyek dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kebiasaan pemberian uang ketok palu dalam permintaan dana APBD juga diminta disetop. "Fakta yang terjadi hari ini, ada ketua (DPRD) beserta ketua-ketua fraksinya menyetujui APBD setelah ada uang ketok palu atau suap setelah ada deal berapa persen kebagian dari APBD itu," kata Firli melalui keterangan tertulis, Minggu, 18 September 2022. Pemberian uang ketok palu dinilai menjadi kebiasaan buruk yang lumrah dalam permintaan pengadaan proyek yang menggunakan dana APDB. Kebiasaan itu diyakini membuka celah korupsi dalam pengadaan proyek. Pasalnya, uang ketok palu diberikan ke banyak pihak untuk memberikan persetujuan penganggaran proyek dari APBD. Pemberian uang itu tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan dan penganggaran. Dana proyek dipastikan bakal terpotong untuk mengembalikan modal ketok palu. "Belum lagi nanti tahap diskusi, pengadaan atau pelaksanaan, hingga pelaporan atau evaluasi," ucap Firli.   Firli meminta semua wakil rakyat maupun pejabat membuang kebiasaan penggunaan uang ketok palu. Pejabat maupun wakil rakyat juga diminta tegas menolak pemberian maupun penerimaan uang itu. Pihak yang mengetahui adanya pemberian uang ketok palu dalam perencanaan proyek dengan dana APBD juga diminta melapor ke KPK. Lembaga Antikorupsi memastikan bakal menindaklanjuti laporan itu jika ditemukanbukti permulaan yang cukup. "Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK tapi harus libatkan seluruh elemen masyarakat, segenap anak bangsa," tutur Firli.