Ilustrasi Polri/Medcom.id
Ilustrasi Polri/Medcom.id

Pernyataan Ferdy Sambo-Hendra Kurniawan Disebut Memperjelas 'Perang Bintang'

Fachri Audhia Hafiez • 26 November 2022 20:55
Jakarta: Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan eks Karopaminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan telah buka suara mengenai kasus setoran terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) dan keterlibatan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Pernyataan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan mengindikasikan kuat 'perang bintang' tubuh Polri.
 
"Asumsi terkait perang bintang itu sudah muncul di masyarakat dan tidak bisa dipungkiri bahwa saling balas membalas itu memang ada," kata pengamat kepolisian Bambang Rukminto kepada Medcom.id, Sabtu, 26 November 2022.
 
Ferdy Sambo dan Hendra lugas menanggapi meski tengah menjalani proses hukum kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Menurut Bambang, situasi itu harus diselesaikan secara konkret dan subtansial.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Bahwa di internal kepolisian itu ada problem yang harus diselesaikan terkait dengan balas membalas itu memang bahwa menjadi perhatian masyarakat dan menjadi kehebohan itu," ujar Bambang.
 

Baca: Polri Panggil Ismail Bolong Soal Tambang Ilegal Kaltim


Dia mengatakan masyarakat mengamati serius situasi tersebut. Persoalan di internal Polri mestinya diselesaikan dan tidak ada upaya didiamkan saja.
 
"Jangan sampai momentum ini terlewat begitu saja dan internal Polri diam atau tenang saja tapi di dalam menyimpan kebusukan yang tentunya jauh dari harapan masyarakat, dan jauh dari citra institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dan tegak lurus menegakkan keadilan," kata Bambang.
 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk bersih-bersih di tubuh Polri. Sebab, publik dinilai menyambut baik adanya persaingan faksi-faksi di internal Polri.
 
"Makanya kalau kemudian saat ini muncul isu terkait perang bintang untuk perbaikan Polri kita layak mengapresiasinya. Ini seharusnya dijadikan momentum untuk Kapolri untuk segera melakukan tindakan yang lebih konkret terkait internal kepolisian," kata Bambang.
 
Hendra Kurniawan menyebut Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang ilegal. Kasus itu menyangkut soal pengakuan Aiptu Ismail Bolong hingga dugaan keterlibatan pejabat Polri.
 
"Ya kan sesuai faktanya begitu," kata Hendra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis, 24 November 2022.
 
Ferdy Sambo juga membenarkan pernah teken surat laporan hasil penyelidikan Propam Mabes Polri terkait tambang ilegal. Surat tersebut yakni laporan hasil penyelidikan atas dugaan adanya setoran tambang ilegal ke petinggi Polri yang ditangani Ferdy Sambo saat masih menjabat Kadiv Propam Polri pada 7 April 2022. Petinggi yang dimaksud adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.
 
"Kan ada suratnya. Ya sudah benar itu," ujar Ferdy Sambo di PN Jaksel, Selasa, 22 November 2022.
 
Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah pernyataan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan. Dia menyerang balik dengan kasus kematian Brigadir J.
 
"Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklum lah kasus almarhum Brigadir Yoshua (Brigadir J) saja mereka tutup-tutupi," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 November 2022.
 
Sebelumnya, viral beredar pengakuan Aiptu Ismail Bolong terkait dugaan back up atau koordinasi pertambangan ilegal di Kaltim. Dalam video viral tersebut, Aiptu Ismail Bolong mengaku mengepul dan menjual batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan (IUP) di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar Rp5 miliar sampai Rp10 miliar tiap bulannya.
 
“Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar Rp5 sampai Rp10 miliar dengan setiap bulannya," kata Ismail Bolong dalam videonya.
 
Ia juga mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karo Paminal Propam Polri, pada Februari 2022.
 
Kemudian, Ismail Bolong juga mengeklaim sudah berkoordinasi dan beri setoran kepada Kabareskrim. Ada uang yang diberikan tiga kali sebagai upah koordinasi.
 
"(Diberikan) sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus," kata Ismail.
 
(ADN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif