Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Pencopotan Kepala Rutan Jambe Diapresiasi

Nasional suap fasilitas lapas
Damar Iradat • 11 April 2019 00:38
Jakarta: Langkah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencopot Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Banten dinilai tepat. Tindakan itu sekaligus memperlihatkan ketegasan Dirjen Pemasyarakatan (PAS) di bawah Sri Puguh Budi Utami.
 
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi turut mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, sanksi tegas harus diberikan kepada setiap kalapas yang melakukan transaksi jual beli kamar tahanan.
 
"Kami mengapresiasi. Itu langkah tegas yang diambil oleh Dirjen PAS. Tidak boleh ada jual beli kamar tahanan. Itu sangat tidak pantas dilakukan," kata Taufiqulhadi di Jakarta, Rabu, 10 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Melalui surat Nomor PAS.KP.04.01-70 tertanggal 28 Maret 2019, Dirjen PAS mencopot Karutan Kelas I Tangerang dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan yang lebih dikenal dengan Rutan Jambe. Kebijakan itu dikeluarkan sebelum Ombudsman menerima pengaduan dari keluarga salah satu tahanan yang menyebutkan diminta Rp15 juta oleh sesama penghuni rutan.
 
Sebanyak Rp6 juta digunakan untuk mendapatkan kamar atau sel selepas masa pengenalan lingkungan, dan sisanya untuk mengurus yang lain. Meski demikian, kata dia, Dirjen PAS perlu lebih mengetatkan pengawasan kepada pegawai lapas dan rutan.
 
Pengamat kebijakan publik Syafuan Rozi juga mengapresiasi tindakan tegas pencopotan di Rutan Jambe. Kebijakan pencopotan itu adalah sanksi moral bagi pejabat yang melakukan pelanggaran etika.
 
"Untuk dugaan tindak pidana, serahkan kepada penegak hukum sehingga hukuman bagi pejabat yang bersangkutan cukup berat. Ditambah kewajiban mengembalikan apa yang diterima," ujar Syafuan.
 
Menurut Syafuan, dugaan jual beli di Rutan Jambe ini adalah pukulan berat bagi Ditjen PAS yang belum lama menghadapi kasus serupa. Belum lama ini, mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen divonis delapan tahun penjara lantaran terlibat suap pemberian fasilitas mewah di lapas yang dia pimpin.
 
Syafuan menilai, pada kasus eks Kalapas Sukamiskin itu, Ditjen PAS sudah menerapkan langkah tepat, yakni tidak memberikan pendampingan hukum pada pegawainya yang bermasalah dengan hukum. Dia berharap, hal serupa diterapkan pada dua eks pejabat Rutan Jambe yang dicopot.
 
"Ada dua peristiwa sama dan hampir bersamaan waktunya, tentu ini pukulan berat bagi Ditjen PAS, namun kebijakan yang ditempuh sudah tepat," lanjut Syafuan.
 
Dia menganjurkan, hukuman berat bagi pegawai lembaga itu yang melakukan tindak pidana harus dilakukan sebagai efek jera. Seperti mengembalikan berkali lipat hasil kejahatannya.
 
"Untuk menutup peluang perbuatan yang serupa, Kementerian Hukum dan HAM terus membenahi sistem pengawasan pegawai Ditjen PAS," ujar dia.
 
Syafuan menganjurkan, salah satu cara untuk menutup peluang praktik jual beli di lapas maupun rutan adalah mutasi dan rotasi jabatan. Menurut dia untuk jabatan kalapas atau karutan seharusnya tidak boleh sampai lima tahun dalam satu periode.
 
Syafuan berpendapat, perlu perangkat pengawasan berlapis seperti penambahan kamera pengawas atau CCTV dan x-ray yang baik di LP dan Rutan. Itu menunjukkan pengamananya semakin ketat sehingga petugas dan penghuni lapas atau rutan tidak berani melakukan tindak kejahatan.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif