Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)
Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi). (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

Romahurmuziy Perdana Diperiksa sebagai Tersangka

Nasional OTT KPK OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 21 Maret 2019 10:43
Jakarta: Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romi) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
 
"RMY diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.
 
Penyidik juga memeriksa dua tersangka lain yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ); dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS). Ini juga pemeriksaan perdana keduanya usai ditetapkan sebagai tersangka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK mengendus adanya pejabat Kemenag yang terlibat dalam suap tersebut. Petinggi Kemenag Pusat itu diduga ikut membantu Romi memengaruhi hasil seleksi jabatan‎ Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur.
 
Baca juga:Menag Bungkam Soal Uang Sitaan KPK
 
Bahkan, untuk mendalami dugaan itu, ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim dan Sekjen Kemenag Nur Kholis Setiawan digeledah. Dari ruangan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting dan uang ratusan juta dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika.
 
Romi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan di Kemenag untuk kedua penyuap tersebut.
 
Atas perbuatannya, Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Baca juga:Suharso Monoarfa Resmi Plt Ketum PPP

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif