Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar lelang terbuka untuk menjaring pengisi jabatan struktural yang masih lowong. Ada enam jabatan struktural di KPK yang belum diisi pejabat definitif.
"Kami harapkan tidak lebih dari pertengahan Januari 2020 kita sampaikan secara terbuka (seleksi pejabat KPK)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2019.
Ghufron menuturkan lelang terbuka ini sesuai kebiasaan penjaringan pegawai KPK selama ini. KPK memanggil siapa pun yang memenuhi syarat untuk mengisi kebutuhan pos struktural di Lembaga Antirasuah.
"Jadi bukan pada pro seseorang atau tidak," jelas eks Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, itu.
KPK, jelas dia, juga membebaskan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah untuk memilih. Febri dipersilakan melanjutkan jabatannya sebagai kepala Biro Humas atau menjadi juru bicara. Dua jabatan itu dirangkap Febri tiga tahun belakangan.
"Kalau memang mau jubir (juru bicara) ya silakan nanti kabironya (jabatan kepala biro) harus dilepas atau sebaliknya," ujar dia.
Menurut dia, tak ada masalah mencari pegawai KPK dengan lelang terbuka kendati pegawai kini beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Lelang jabatan ini biasa dilakukan KPK guna mencari sosok yang puya kapabilitas.
"Maksudnya, seandainya ada di tempat lain atau lembaga lain yang statusnya ASN mau ikut lelang itu, dimungkinkan, baik di internal juga bisa," papar dia.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/dN621ByN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar lelang terbuka untuk menjaring pengisi jabatan struktural yang masih lowong. Ada enam jabatan struktural di KPK yang belum diisi pejabat definitif.
"Kami harapkan tidak lebih dari pertengahan Januari 2020 kita sampaikan secara terbuka (seleksi pejabat KPK)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2019.
Ghufron menuturkan lelang terbuka ini sesuai kebiasaan penjaringan pegawai KPK selama ini. KPK memanggil siapa pun yang memenuhi syarat untuk mengisi kebutuhan pos struktural di Lembaga Antirasuah.
"Jadi bukan pada pro seseorang atau tidak," jelas eks Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, itu.
KPK, jelas dia, juga membebaskan Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah untuk memilih. Febri dipersilakan melanjutkan jabatannya sebagai kepala Biro Humas atau menjadi juru bicara. Dua jabatan itu dirangkap Febri tiga tahun belakangan.
"Kalau memang mau jubir (juru bicara) ya silakan nanti kabironya (jabatan kepala biro) harus dilepas atau sebaliknya," ujar dia.
Menurut dia, tak ada masalah mencari pegawai
KPK dengan lelang terbuka kendati pegawai kini beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Lelang jabatan ini biasa dilakukan KPK guna mencari sosok yang puya kapabilitas.
"Maksudnya, seandainya ada di tempat lain atau lembaga lain yang statusnya ASN mau ikut lelang itu, dimungkinkan, baik di internal juga bisa," papar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
