Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Presdir APII Dicecar Soal Pengadaan Baggage Handling System

Nasional angkasa pura ii
Juven Martua Sitompul • 14 Agustus 2019 23:18
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propetindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI).
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui, dalam pemeriksaan itu ada beberapa hal yang dikonfirmasi penyidik kepada orang nomor satu di PT Angkasa Pura II tersebut. Penyidik, kata dia, lebih banyak mencecar Awaluddin detail proses pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola PT AP II.
 
“Penyidik mendalami keterangan saksi untuk mendetailkan proses pengadaan pekerjaan Baggage Handling System di enam bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain Awaluddin, penyidik juga menggarap sejumlah pejabat dan pegawai PT Angkasa Pura II lainnya. Mereka ialah Asistance Vice President of Procurement and Logistic, Munalim; serta empat Operation Service Procurement Senior Officer, yakni Rudi Syamsudin, Irja Fuadi, Ponny Suyaningsih dan Rusmalia.
 
“Terhadap para saksi, penyidik mengonfirmasi hal yang sama,” kata Febri.
 
KPK menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam dan staf PT INTI, Taswin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek BHS. Andra selaku penerima suap dan Taswin pemberi suap.
 
Andra diduga mengarahkan PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) untuk menunjuk langsung PT INTI sebagai penggarap proyek BHS. Proyek bernilai Rp86 miliar ini merupakan proyek yang dioperasikan oleh PT APP.
 
Andra disinyalir telah mengarahkan Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa PuraII, Marzuki Battung untuk menyusun spesifikasi teknis terkait proyek tersebut. Padahal, berdasarkan penilaian tim teknis PT APP harga penawaran PT INTI terlalu mahal.
 
Andra juga diduga mengarahkan Direktur PT Angkasa PuraPropertindo, Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, agar DP segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagai modal awal.
 
Baca:KPK Sita Uang Rp1 Miliar dari OTT Angkasa Pura II
 
Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 
Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif