Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. ANT/M Adimaja.
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. ANT/M Adimaja.

Romahurmuziy Merasa Dijebak Peristiwa Fiktif

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 11 September 2019 15:20
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Muchammad Romahurmuziy tak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Romi menyebut banyak peristiwa fiktif dalam dakwaan yang dijelaskan jaksa.
 
"Banyak peristiwa fiktif yang tidak pernah saya alami dalam materi dakwaan," kata Romi usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2019.
 
Romi enggan membeberkan peristiwa fiktif yang dimaksud. Ia akan menyampaikannya pada nota keberatannya atau eksepsi. Sidang eksepsi diagendakan Rabu, 18 September 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengaku tak paham dengan dakwaan JPU KPK. Romi heran didakwa melakukan praktik rasuah bersama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Ia juga menanyakan perannya dalam dakwaan yang menyebutkan membantu Haris Hasanuddin memperoleh jabatan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Timur.
 
Romy didakwa menerima suap sejumlah Rp325 juta dari Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi senilai Rp91,4 juta. Perbuatan itu bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.
 
Suap diterima Romy secara bertahap dari Januari hingga Maret 2019. Perbuatan rasuah Romy diduga dilakukan bersama-sama dengan Menag Lukman dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.
 
Jaksa mendakwa Romy melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif