Data mengenai tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPR berdasarkan fraksi-fraksi yang disampaikan KPK. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Data mengenai tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPR berdasarkan fraksi-fraksi yang disampaikan KPK. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Caleg Terpilih Diminta Segera Lapor Harta Kekayaan

Nasional pileg lhkpn pemilu serentak 2019
Juven Martua Sitompul • 17 Mei 2019 15:01
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum calon anggota legislatif terpilih untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Apalagi, ada aturan yang membuat legislator terpilih batal dilantik jika tak menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
 
Aturan kewajiban lapor harta kekayaan tertuang dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Serta Pasal 84A Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
 
"Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa calon terpilih harus menyerahkan tanda terima LHKPN dalam jangka waktu tujuh hari setelah dikeluarkannya putusan KPU mengenai penetapan calon terpilih," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 17 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Konten LHKPN Perlu Diungkap ke Publik
 
Pengumuman Daftar Calon Terpilih anggota legislatif memang baru akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi pada 22 Mei 2019 mendatang. Namun, tahap rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan legislatif di beberapa Kabupaten/Kota sudah rampung.
 
Menurut Febri, jika calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden Joko Widodo.
 
Febri juga menyebut imbauan agar segera melaporkan LHKPN untuk mengantisipasi potensi menumpuknya pelaporan menjelang batas akhir waktu yang ditentukan. Mengingat, lebih dari 15 ribu orang penyelenggara negara yang akan melaporkan LHKPN sebagai caleg terpilih.
 
"Agar pelaporan berjalan dengan baik, KPK telah membuka pelayanan sejak saat ini dan menyelenggarakan layanan khusus selama rentang waktu 22-29 Mei 2019, termasuk pada hari Sabtu-Minggu," pungkas Febri.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif