medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putu Sudiartana ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Kasus Putu Sudiartana dinilai banyak kejanggalan dan perlu didalami hingga tuntas. Sebab, Putu terlibat suap lintas komisi.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, masih banyak keanehan yang belum terungkap dari pengungkapan kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat ini. Menurutnya, KPK perlu menyelidiki lebih dalam motif kasus ini, karena banyak pelaku lain yang terlibat.
"Banyak keanehan, anggota komisi yang seharusnya berurusan dengan hukum dan HAM kemudian mengurusi infrastruktur," kata Lucius dalam program Prime Time News Metro Tv, Rabu 30 Juni 2016.
Lucius heran, dalam kasus Putu Sudiartana, masih saja ada anggota DPR yang nekat melakukan tindakan suap dengan cara transfer rekening antarbank. Sementara, kata dia, saat ini teknologi untuk menelusuri dan mengungkap upaya suap dengan cara itu sudah sedemikian canggih.
"Anggota DPR yang terakhir ini kurang kreatif atau memang kebutuhan yang sangat mendesak menjelang Lebaran, butuh dana tambahan," kata Lucius.
Sementara Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar menuturkan, banyak hal yang bisa terungkap dari kasus yang menjerat kader partai berlambang 'Mercy' itu. Menurutnya, tindak pidana yang dilakukan Putu merupakan pengkhianatan terbesar terhadap pemilihnya.
"Dia berbasis pemilih di Bali mengapa mengurusi Sumatera Barat, sulit rasanya menerima logika akal sehat walaupun memang urusan DPR itu seluruh Indonesia," kata Uceng sapaan akrab Zaenal.
Uceng menilai, detail kasus yang menjerat Putu perlu ditelusuri hingga tuntas. Meski nilai uang hasil OTT tak signifikan, bukan berarti uang suap yang didapat bukan hanya kali ini saja.
"Saya belum melihat jelas, jangan-jangan ini transferan ke berapa kali.Tapi apapun itu sudah dilakukan. Saatnya Partai Demokrat untuk cuci bersih, partai lain pun juga seharusnya cuci gudang," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putu Sudiartana ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Kasus Putu Sudiartana dinilai banyak kejanggalan dan perlu didalami hingga tuntas. Sebab, Putu terlibat suap lintas komisi.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, masih banyak keanehan yang belum terungkap dari pengungkapan kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat ini. Menurutnya, KPK perlu menyelidiki lebih dalam motif kasus ini, karena banyak pelaku lain yang terlibat.
"Banyak keanehan, anggota komisi yang seharusnya berurusan dengan hukum dan HAM kemudian mengurusi infrastruktur," kata Lucius dalam program Prime Time News Metro Tv, Rabu 30 Juni 2016.
Lucius heran, dalam kasus Putu Sudiartana, masih saja ada anggota DPR yang nekat melakukan tindakan suap dengan cara transfer rekening antarbank. Sementara, kata dia, saat ini teknologi untuk menelusuri dan mengungkap upaya suap dengan cara itu sudah sedemikian canggih.
"Anggota DPR yang terakhir ini kurang kreatif atau memang kebutuhan yang sangat mendesak menjelang Lebaran, butuh dana tambahan," kata Lucius.
Sementara Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar menuturkan, banyak hal yang bisa terungkap dari kasus yang menjerat kader partai berlambang 'Mercy' itu. Menurutnya, tindak pidana yang dilakukan Putu merupakan pengkhianatan terbesar terhadap pemilihnya.
"Dia berbasis pemilih di Bali mengapa mengurusi Sumatera Barat, sulit rasanya menerima logika akal sehat walaupun memang urusan DPR itu seluruh Indonesia," kata Uceng sapaan akrab Zaenal.
Uceng menilai, detail kasus yang menjerat Putu perlu ditelusuri hingga tuntas. Meski nilai uang hasil OTT tak signifikan, bukan berarti uang suap yang didapat bukan hanya kali ini saja.
"Saya belum melihat jelas, jangan-jangan ini transferan ke berapa kali.Tapi apapun itu sudah dilakukan. Saatnya Partai Demokrat untuk cuci bersih, partai lain pun juga seharusnya cuci gudang," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
