Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memperkuat pemberantasan rasuah di Banten. Penguatan dilakukan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Banten.
"Karena tidak mungkin korupsi hanya ditangani KPK, perlu ada orkestrasi antara kejaksaan, Polri, dan KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 Februari 2022.
Firli mengatakan Kejati dan Polda Banten memiliki andil yang sama dalam memberantas korupsi seperti KPK. Sinergi tiga instansi itu dibutuhkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Banten.
KPK juga bakal sering melakukan supervisi dengan Polda dan Kejati Banten ke depannya. Supervisi ini dibutuhkan karena KPK tidak bisa memberantas korupsi sendirian.
"Kalau KPK ingin melakukan supervisi, maka KPK akan memberitahu kepada kejaksaan dan kepolisian. Diberitahu dan diputuskan perkara apa saja yang akan disupervisi," ujar Filri.
Baca: PT Adonara Propertindo Divonis Denda Rp200 Juta dan Setop Beroperasi 1 Tahun
KPK juga bisa mengambil alih perkara karena supervisi ini. Utamanya, soal perkara yang mandek kelamaan.
"Kalau perkara tidak selesai, atau terdapat pengaruh dari kekuasaan dan keterlibatan pelaku sesungguhnya yang tidak ingin diungkap maka boleh diambil alih," kata Firli.
Jakarta:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memperkuat pemberantasan
rasuah di Banten. Penguatan dilakukan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Banten.
"Karena tidak mungkin korupsi hanya ditangani KPK, perlu ada orkestrasi antara kejaksaan, Polri, dan KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 26 Februari 2022.
Firli mengatakan Kejati dan Polda Banten memiliki andil yang sama dalam
memberantas korupsi seperti KPK. Sinergi tiga instansi itu dibutuhkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Banten.
KPK juga bakal sering melakukan supervisi dengan Polda dan Kejati Banten ke depannya. Supervisi ini dibutuhkan karena KPK tidak bisa memberantas korupsi sendirian.
"Kalau KPK ingin melakukan supervisi, maka KPK akan memberitahu kepada kejaksaan dan kepolisian. Diberitahu dan diputuskan perkara apa saja yang akan disupervisi," ujar Filri.
Baca:
PT Adonara Propertindo Divonis Denda Rp200 Juta dan Setop Beroperasi 1 Tahun
KPK juga bisa mengambil alih perkara karena supervisi ini. Utamanya, soal perkara yang mandek kelamaan.
"Kalau perkara tidak selesai, atau terdapat pengaruh dari kekuasaan dan keterlibatan pelaku sesungguhnya yang tidak ingin diungkap maka boleh diambil alih," kata Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
