medcom.id, Jakarta: Kisruh antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, belum mereda. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menilai kemelut yang terjadi antara KPK-Polri masih wajar, dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda darurat nasional.
"Itu kita kan negara yang demokrasi, hal-hal itu masih wajar. Pergerakan dalam konteks politik dan hukum masih wajar," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2015).
Untuk itu, ia menegaskan bahwa selama kekisruhan ini tidak menjurus kepada keamanan nasional, TNI tak akan ikut campur dalam permasalahan yang membelit kedua lembaga hukum ini. "TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang belum masuk domain TNI. Kalau masih masalah hukum silakan ditangani. Kalau sudah high intensif dan mengganggu kemanan nasional baru kita turun, no way," pungkas dia.
Namun, ia mengimbau, semua pihak tetap memberikan dukungan sesuai jalurnya. Kekisruhan ini, harap dia, jangan dibawa ke arah konflik yang nantinya malah merugikan stabilitas nasional, terutama di bidang perekonomian.
"Yang kita sikapi, saya hormati tapi kita juga perlu mengingatkan agar hal ini tidak menjurus ke konflik. Karena kita semua tidak menginginkan seperti itu. Jangan sampai kita tidak stabil, mengganggu ekonomi nasional. Stabilitas sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Jadi saya imbau sesuai koridor, jangan lewati batas," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Kisruh antara dua lembaga penegak hukum di Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, belum mereda. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menilai kemelut yang terjadi antara KPK-Polri masih wajar, dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda darurat nasional.
"Itu kita kan negara yang demokrasi, hal-hal itu masih wajar. Pergerakan dalam konteks politik dan hukum masih wajar," kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2015).
Untuk itu, ia menegaskan bahwa selama kekisruhan ini tidak menjurus kepada keamanan nasional, TNI tak akan ikut campur dalam permasalahan yang membelit kedua lembaga hukum ini. "TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang belum masuk domain TNI. Kalau masih masalah hukum silakan ditangani. Kalau sudah high intensif dan mengganggu kemanan nasional baru kita turun, no way," pungkas dia.
Namun, ia mengimbau, semua pihak tetap memberikan dukungan sesuai jalurnya. Kekisruhan ini, harap dia, jangan dibawa ke arah konflik yang nantinya malah merugikan stabilitas nasional, terutama di bidang perekonomian.
"Yang kita sikapi, saya hormati tapi kita juga perlu mengingatkan agar hal ini tidak menjurus ke konflik. Karena kita semua tidak menginginkan seperti itu. Jangan sampai kita tidak stabil, mengganggu ekonomi nasional. Stabilitas sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional. Jadi saya imbau sesuai koridor, jangan lewati batas," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
