Struktur Baru di Tubuh KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerinci struktur baru dari hasil restrukturisasi organisasi. Pengubahan struktur ini hasil penerbitan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.  Pelaksana tugas juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengeklaim struktur baru tersebut lebih efisien. Penambahan struktur juga telah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya terkait penghapusan 16 jabatan. "Memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama atau nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan," kata Ali saat dikonfirmasi, Minggu, 22 November 2020. Baca: Keterbatasan SDM Jadi Kendala Utama KPK Mengawasi Praktik Korupsi Ali mengatakan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tak berubah. Asas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme tetap dipertahankan. Perubahan struktur dinilai sebagai bagian memperbaiki kinerja Lembaga Antikorupsi. Langkah ini sekaligus amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "Penataan ulang organisasi perlu kami lakukan merespons amanat UU dan menjadi ikhtiar kami untuk terus memperbaiki kinerja kami ke depan," ucap Ali. Berikut struktur baru di KPK sesuai Perkom Nomor 7 Tahun 2020: 1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat  2. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi  3. Direktorat Jejaring Pendidikan  4. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi  5. Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat  6. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi 7. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1-5 (lima jabatan) 8. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi  9. Inspektorat  10. Direktorat Manajemen Informasi  11. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi  12. Bidang Perencanaan Strategis 13. Bidang Organisasi dan Tata Laksana 14. Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko 15. Bagian Pemberitaan 16. Bagian Diseminasi dan Publikasi  17. Sekretariat Inspektorat 18. Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi  19. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat  20. Staf khusus  Berikut struktur lama yang dihapus adalah: 1. Penasihat 2. Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) 3. Koordinator Wilayah (ada sembilan jabatan korwil yaitu korwil 1 sampai dengan 9) 4. Direktorat Pengawas Internal 5. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat  6. Bagian Rencana Strategis Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Renstra Ortala) 7. Bagian Pemberitaan dan Publikasi 8. Sekretariat PIPM