Pemerintah Mewanti-wanti Pejabat Jangan Korupsi

Jakarta: Pemerintah mewanti-wanti pejabat negara agar tidak korupsi. Pemerintah mengeklaim mempunyai strategi pencegahan yang kuat untuk membongkar tindakan korupsi di Indonesia. "Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapa pun yang masih nekat pasti akan disikat tanpa pandang bulu," tegas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 13 April 2021. Moeldoko mengatakan ada enam aksi dalam strategi nasional (Stranas) pencegahan korupsi periode 2021-2022. Pemerintah berharap skema itu berhasil membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghilangkan rasuah. "Strategi nasional pencegahan korupsi adalah komitmen kuat pemerintah bersama-sama dengan KPK sebagai upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistematis, kolaboratif, dan berdampak nyata," kata Moeldoko. Keenam aksi stranas pencegahan korupsi tersebut, pertama percepatan perizinan dan tata kelola ekspor-impor. Kedua, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengadaan barang serta jasa. Ketiga, pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi. Keempat, penguatan surat penyediaan dana (SPD) untuk ketepatan subsidi. "Kelima, penguatan pengendalian internal pemerintah," ujar dia. Baca: Narapidana Sukamiskin Akan Diedukasi Pencegahan Korupsi Keenam, penguatan integritas aparat penegak hukum. Moeldoko berharap keenam aksi ini bisa menjadi panduan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mencegah korupsi. Sehingga, dia yakin korupsi bisa hilang bila enam aksi itu dijalankan dengan baik.